Kemendagri Ajukan Anggaran Rp 15 M untuk Mesin Anjungan Data Mandiri

Kompas.com - 19/11/2019, 07:05 WIB

Haryanti Puspa Sari,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Haryanti Puspa Sari

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. *** Local Caption *** (Dhemas Reviyanto)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, Kemendagri mengajukan anggaran sebesar Rp 15 miliar guna mengembangkan mesin Anjungan Data Mandiri (ADM) untuk mencetak berbagai dokumen kependudukan.

Tito mengatakan, persiapan mesin cetak ini masih dalam ketersediaan blanko bagi masyarakat yang akan mengganti KTP elektronik.

"Masalah blanko yang kurang, memang problemanya adalah, saya melihat blanko ini dinamis. Misalnya kalau kita, ada yang belum kawin, setelah itu jadi kawin, otomatis dia ganti KTP menjadi kawin statusnya," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Tito mengatakan, kekurangan blanko dalam dokumen kependudukan sering menjadi masalah.

Oleh karenanya, Kemendagri mematok anggaran sebesar Rp 15 Miliar untuk mengembangkan mesin ADM.

Pihaknya juga sudah mengajukan anggaran tersebut ke Komisi II DPR dan Kementerian Keuangan.

Tito mengatakan, pihaknya meminta dana lebih besar untuk mesin ADM ini. Sebab, jika anggaran berkurang, maka akan berimbas pada kekurangan ketersediaan blanko dokumen kependudukan.

"Daripada minta ngepas, terus tiba-tiba kurang, kasian rakyat nanti yang perlu layanan cepat ternyata blankonya kurang," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) meluncurkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arid Fakrulloh menyampaikan, ADM merupakan tempat layanan bagi masyarakat untuk mencetak berbagai dokumen dukcapil, mulai dari KTP elektronik, akta lahir, kartu keluarga, kartu identitas anak (KIA), hingga akta kematian.

"Permohonan dari masyarakat bisa disampaikan secara langsung ke dukcapil atau melalui daring," ujar Zudan dikutip dari keterangan pers-nya, Jumat (15/11/2019).

Dia mengatakan, setelah masyarakat mengajukan permohonan, mereka bisa langsung mencetak dokumen yang diperlukan melalui mesin ADM tersebut.

Sebab, inovasi ADM dirancang khusus agar masyarakat bisa mencetak dokumen dukcapil dengan cepat, mudah, gratis, dan berstandar sama.

"Cukup dari ADM, (mencetak dokumen) tidak perlu ke kantor dukcapil. Sistem ini bekerja dengan pengaman NIK, pin, dan QR code," ucap Zudan.

Kompas TV Seleksi calon pegawai negeri sipil telah memasuki tahapan pendaftaran daring, atau online, antara tanggal 11-24 November mendatang. Pada hari pertama penerimaan CPNS, loket pembuatan SKCK di Polres Bogor, tercatat naik tiga ratus persen, dari biasanya yang hanya sekitar 50 orang. Antrean warga yang hendak membuat salah satu syarat seleksi CPNS ini, membludak dari depan loket hingga pelataran polres. Lonjakan permintaan pembuatan surat SKCK untuk persyaratan seleksi CPNS, juga terjadi di mapolresta Banda Aceh. Selama sepekan terakhir, petugas mencatat ada kenaikan sekitar 80 persen permohonon dibanding pada hari biasa. Untuk mengantisipasi membludaknya para pemohon, jam layanan telah diperpanjang tiga jam, dan hari sabtu loket dibuka setengah hari kerja. Untuk mempercepat permohonan pembuatan SKCK untuk seleksi CPNS, polres sumenep menambah petugas pelayanan, dari hari biasa hanya dua orang, menjadi enam orang. Petugas ditambah karena jumlah pemohon SKCK meningkat, mendekati masa pendaftaran CPNS daerah sebanyak 310 lowongan. Mulai 11-24 November 2019, seleksi CPNS masuk tahap pendaftaran daring. Sejumlah dokumen persyaratan wajib diunggah calon pendaftar ke situs sistem seleksi calon ASN milik badan kepegawaian nasional di sscasn.bkn.go.id. Dalam tahap seleksi ini, ada sejumlah kemungkinan masalah yang dialami pendaftar, baik terkait data diri, kesalahan input data, maupun kegagalan mengunggah dokumen. Calon pendaftar yang bermasalah, bisa melakukan dua hal sebagai solusinya. Yakni, menghubungi dinas kependudukan dan catatan sipil di kota atau kabupaten pendaftar untuk konsiliasi data. Kedua, calon pendaftar dapat menghubungi pusat aduan atau call center halo dukcapil, dengan mengirimkan data berformat: tagar NIK, tagar nama spasi lengkap, nomor spasi kartu spasi keluarga, tagar nomor spasi telepon, dan tagar permasalahan. Data dikirim melalui empat kontak yang disediakan, yakni hotline 1500-537. Whatsapp 0811-800-5373, sms 0811-800-5371, atau email callcenter.dukcapil@gmail.com.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.