Kominfo Sebut Laporan Konten Negatif Akan Langsung Diproses

Kompas.com - 18/11/2019, 12:02 WIB

Achmad Nasrudin Yahya,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) luncurkan program literasi privasi dan keamanan digital guna meningkatkan kesadaran masyarakat di Kantor Kemenkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (18/11/2019).(KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meminta masyarakat turut berpartisipasi dalam mengikis peredaran konten negatif melalui upaya pelaporan.

Sekjen Kemenkominfo Rosarita Niken Widiastuti menjelaskan, aduan konten negatif tersebut seperti penipuan berkedok hadiah lewat SMS hingga inforkasi hoaks.

Ia mengatakan, jika menemukan konten negatif, masyarakat dapat melaporkan konten tersebut melalui www.kominfo.go.id.

"Di dalam aduan konten ada notifikasi. Kalau sepanjang data-data dari Kominfo sudah kita dapatkan, sesegara mungkin (hasilnya) akan kita upload," ujar Rosarita di Kantor Kemenkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Rosarita menuturkan, dalam aduan konten akan ada langkah proses yang dilakukan tim Artificial Intelligence System (AIS).

Ia mengatakan, apabila konten negatif berupa informasi yang mengarah kepada salah satu kementerian, pihaknya akan melakulan kroscek dan klarifikasi.

Sedangkan, jika penebar konten negatif itu dilakukan melalui nomor handphone (HP), pihaknya bisa mengambil tindakan berupa pemblokiran.

"Pemblokiran apabila nomor tersebut benar-benar terbukti melakukan penipuan," tegas Rosarita.

Dia menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam mencegah konten negatif bisa berdampak positif.

Menurutnya, dengan keterlibatan masyarakat bisa melahirkan informasi valid.

"Sehingga masyarakat mendapatkan data-data yang valid," katanya.

Sebelumnya, Kemenkominfo telah luncurkan program literasi privasi dan keamanan digital guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi.

Program ini merupakan upaya Kemenkominfo mendorong masyarakat meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi di era keterbukaan informasi saat ini.

Kompas TV Pemerintah kota Banda Aceh melaporkan foto pria telanjang bulat yang memperlihatkan tangan bertuliskan protest sharia law di google maps kepada kominfo sebagai konten negative. Pemerintah kota Banda Aceh pun mempertimbangkan untuk melapor pengunggah foto ke polisi. Pemerintah kota Aceh menilai jika foto bugil ini tidak hanya memuat konten negatif tetapi juga sebagai bentuk pelecehan terhadap penegakan hukum Syariah Islam di Aceh. Pemkot Aceh pun meminta agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan teknologi informasi digital agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.