Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Kompas.com - 16/11/2019, 21:15 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat terorisme dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak mendorong peningkatan perlindungan terhadap personel kepolisian yang sedang bertugas dari aksi terorisme.

Perlindungan salah satunya bisa berupa peningakatan pemahaman terhadap pemberantasan terorisme.

"Memang harus lebih banyak berikan bekal ke polisi. Bukan hanya polisi di kota saja, tapi juga di daerah pinggiran," ujar Zaki saat dijumpai di bilangan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (16/11/2019).

Baca juga: Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga Nyamar jadi Ojol

Bentuk perlindungan lainnya, yakni penggunaan pakaian khusus demi menghindari serangan fisik di lapangan.

"Kemudian, untuk personel yang sering bertugas di lapangan, sebaiknya diberikan pakaian khusus semacam baju pengaman untuk menghindari serangan fisik atau ledakan," ujar Zaki.

"Pakaian khusus ini sebelumnya pernah diwacanakan oleh Pak Tito Karnavian saat beliau menjabat Kapolri. Tetapi sekarang tidak tahu kelanjutannya seperti apa," lanjut dia.

Zaki lalu mengungkapkan temuan data bahwa sekitar 70 persen serangan teroris yang terjadi sejak 2010 sampai saat ini, menyasar kantor polisi dan personel polisi.

Menurut Zaki, kondisi ini menunjukkan perubahan yang sangat signifikan.

Baca juga: Satu Terduga Teroris Terpeleset di Kandang Ayam dan Kabur ke Kebun Sawit

Sebelumnya, pada awal 2000-an hingga 2010 yang disasar oleh teroris adalah simbol-simbol barat, misalnya hotel JW Mariott, hotel Ritz Carlton, gereja dan tempat wisata yang sering dikunjungi ekspatriat.

"Tapi setelah 2010 semua berubah. Yang disasar adalah aparat kepolisian sebab dianggap musuh yang menghalangi tindakan jihad mereka. Mereka menyasar semua polisi, utamanya pos-pos polisi di pinggir jalan, " tutur Zaki.

"Dalam hal ini, sebaiknya polisi melakukan komunikasi yang lebih baik dalam menangani teroris. Kalau tidak sasaran penyerangan kepada kepolisian terus berlangsung," tambah dia.

Kompas TV Siapa bilang milenial tak peduli politik? Kelompok milenial utamanya gen Z dan gen Y nyatanya makin kritis mengawasi kinerja pemerintahan Jokowi.<br /> <br /> Hal ini tercermin dari survei kepemimpinan nasional yang dilakukan Litbang Kompas pada 18 September hingga 4 Oktober 2019.<br /> <br /> Milenial, utamanya gen Z dan gen Y di rentang usia 22 hingga 30 tahun, menunjukkan ketidakpuasan akan kinerja pemerintahah Jokowi periode pertama terutama di bidang ekonomi, hukum dan sosial.<br /> <br /> Terkait hal ini akan dibahas bersama peneliti Litbang Kompas, Arita Nugraheni, Politisi PSI, Tsamara Amani, dan juru bicara PKS Ahmad Fathul Bari.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com