Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Jajarannya Serap Anggaran 2019 secara Penuh

Kompas.com - 14/11/2019, 19:22 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh jajarannya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dapat menyerap anggaran secara penuh pada tahun 2019 ini.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam penyerahan DIPA di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kemendagri, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

"Masalah penyerapan anggaran DIPA tahun 2019, kembali saya menekankan supaya terjadi penyerapan," kata Tito seperti dikutip dari siaran pers Kemendagri.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Serap Visi Presiden dalam Bangun Daerah

Tito mengatakan, saat ini waktu yang tersisa untuk menyerap anggaran tinggal sedikit, yakni sekitar satu bulan lagi.

Apalagi, kata dia, biasanya menjelang dua minggu menuju akhir tahun, belanja yang dilakukan sudah mulai dikurangi.

"Jadi sisa anggaran betul-betul dimanfaatkan," kata dia.

Baca juga: Serapan APBD 2019 Baru 60 Persen, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Perhatikan Belanja Modal

Selain itu, Tito juga meminta agar dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menyisir anggaran yang belum terserap dengan baik.

"Mohon disisir lagi oleh bagian monitoring evaluasi di perencanaan, serta bagian inspektorat dan rekan-rekan komponen, dicek lagi," kata dia.

Kompas TV Dalam beberapa hari terakhir ramai dikabarkan soal keberadaan desa fiktif yang mendapatkan bantuan dana desa dari pemerintah pusat. Beberapa desa fiktif yang dibentuk diduga berada di 2 kecamatan Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Yakni Desa Uepai dan Desa Morehe di Kecamatan Uepai. Secara tertulis 2 desa ini menerima dana desa mulai 2017 hingga 2018. Namun pemerintah kecamatan uepai membantah. Karena desa ini berubah status pasca-pemekaran wilayah. Adanya desa fiktif alias desa hantu pertama kali disebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pasalnya gelontoran dana tergolong menggiurkan. Tahun ini saja tiap desa bisa mendapat dana Rp 1,3 miliar. Sementara Mendagri Tito Karnavian menemukan sedikitnya ada 4 desa yang minim penduduk. Lalu kemana dana desa ini mengalir? Dan apa yang harusnya dilakukan pemerintah pusat? Kami membahasnya bersama Sekjen Fitra Misbah Hasan. #DanaDesa #DesaFiktif #Fitra
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com