JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevry Hanteru Sitorus mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi pimpinan salah satu BUMN.
Menurut Deddy, Ahok adalah figur berintegritas yang mampu menempati posisi sebagai bos BUMN.
Meski demikian, menurut Deddy, Ahok lebih tepat menjadi Direksi PLN yang saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas sejak Sofyan Basir terseret kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ahok dikenal sebagai orang yang tegas, bersih, dan punya kapasitas lebih pas duduk sebagai direksi PLN daripada duduk sebagai komisaris di Pertamina," kata Deddy kepada wartawan, Kamis (14/11/2019).
Baca juga: Ditawari Jabatan BUMN, Begini 15 Tahun Perjalanan Karier Politik Ahok
Anggota Fraksi PDI-P itu menilai, Ahok memiliki pengalaman memimpin dan manajerial yang baik untuk mengelola BUMN besar seperti PLN.
Selain itu, Ahok juga mampu memahami dan mewujudkan program Presiden Joko Widodo karena pernah bekerja bersama mengurus Jakarta.
"Ahok pasti mampu mewujudkan program Presiden Jokowi tentang elektrifikasi 100 persen. Seluruh Indonesia teraliri listrik," ungkap Deddy.
Sosok Ahok dinilai bisa mempercepat pencapaian program-program PLN. Pasalnya, Ahok mempunyai keberanian mengeksekusi program dengan pertimbangan yang matang.
"PLN butuh sosok yang berani sekaligus mampu memastikan proses berjalan dengan prudent. Persyaratan ini semua terpenuhi oleh Ahok," ujar Deddy.
Baca juga: Rekam Jejak Ahok, dari Kontraktor, Gubernur, Napi, Kini ke BUMN
Diberitakan sebelumnya, Ahok mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).
Seusai bertemu Erick, Ahok mengungkapkan, pertemuan selama 1,5 jam tersebut membicarakan soal perusahaan BUMN.
"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.
Kendati demikian, ia belum mengungkapkan lebih jauh mengenai jabatan ataupun posisi yang akan didudukinya nanti.
"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok.