Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Kompas.com - 12/11/2019, 19:26 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tak membahas Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab saat menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Arab Saudi di Kantor Kemenhan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Dubes Arab Saudi berkunjung untuk membahas pertahanan sehingga tak etis bila Prabowo menanyakan masalah lain.

"Yang jelas, karena tadi kunjungan kehormatan, tidak ada hal-hal yang secara spesifik harus dibicarakan. Ini kan masalah etika saja. Jadi, nanti ada saatnya tentu Pak Prabowo akan bertanya terkait tentu dengan isu ancaman keamanan, ancaman dari dalam atau dari luar," kata Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak, di Kantor Kemenhan, Selasa.

Baca juga: Dirjen Imigrasi Sebut Surat Pencekalan Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Ia mengatakan, pertemuan dengan Dubes Arab Saudi membahas persoalan pertahanan di kawasan regional dan global.

Kedatangan Dubes Arab Saudi juga merupakan kunjungan kehormatan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo yang baru saja menjabat Menhan.

"Secara spesifik karena tadi temanya tentu pertahanan, kunjungan kehormatan. Pihak Arab Saudi belum membahas secara khusus terkait dengan itu (Rizieq). Tapi, seperti tadi disampaikan oleh Pak Prabowo langsung, ketika di Istana, beliau akan pelajari," lanjut Dahnil.

Baca juga: Menlu: Rizieq Shihab Masih Pegang Paspor WNI

Diketahui, Prabowo berjanji menjemput Rizieq saat berkampanye pada Pilpres 2019 di Stadion Utama Gelora Bunh Karno, Jakarta, Minggu (7/4/2019).

Saat itu, pada Pilpres 2019, Prabowo berhadap-hadapan dengan Presiden Joko Widodo memperebutkan kursi RI 1.

Kini, polemik tentang pemulangan Pemimpin FPI Rizieq Shihab memasuki babak baru.

Baca juga: Rapat di Komisi I, Menlu Retno Ditanya soal Pencekalan Rizieq Shihab

Rizieq mempersoalkan adanya surat pencekalan yang menyebabkan dirinya tidak bisa kembali ke Tanah Air. Hal itu disampaikan Rizieq melalui video yang tersebar di YouTube.

Video tersebut bersumber dari kanal televisi milik FPI, Front TV, saat Rizieq menyampaikan sambutan dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Video itu diunggah pada 8 November 2019.

Baca juga: Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Melalui video itu, Rizieq menyebutkan, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan surat pencekalan kepada Pemerintah Arab Saudi agar dirinya tidak diperbolehkan pulang karena alasan keamanan.

"Jadi, sekali lagi saya dicekal di sini, bukan karena saya melakukan pelanggaran keimigrasian, bukan saya melakukan pelanggaran pidana atau perdata, bukan karena saya melakukan suatu kejahatan di Saudi ini atau satu kesalahan, tidak," ujar Rizieq dalam video.

Baca juga: Komisi I DPR dan Menlu Retno Sepakat soal Pencekalan Habib Rizieq Dibahas dalam Rapat Tertutup

Rizieq juga memegang dua lembar surat yang, menurut dia, bukti pencekalan atas dirinya.

"Hanya karena alasan keamanan. Jadi kedua surat ini (sambil menunjukkan surat) merupakan bukti, bukti nyata, riil, nyata otentik bahwa saya memang dicekal, oleh Pemerintah Saudi atas permintaan Pemerintah Indonesia," kata Rizieq.

Meski demikian, Rizieq tidak menunjukkan isi surat itu. Kedua lembaran itu hanya dipegang, lalu diayun-ayunkan ke udara sembari berbicara.

Kompas TV Presiden Jokowi minta jajaran menteri untuk pangkas regulasi. Jokowi sebut, menteri yang ingin terbitkan satu peraturan menteri, maka harus mencabut 40 peraturan menteri. Raker Menhan Prabowo Subianto dengan Komisi I DPR sempat diwarnai perdebatan terkait pembahasan anggaran kemenhan. Anggota Komisi I sempat meminta Prabowo buka anggaran kerja. Namun Prabowo sempat meminta agar pembahasan dilakukan tertutup karena menyangkut rahasia negara. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah belum keluarkan surat cekal terhadap pimpinan FPI Rizieq Shihab. Mahfud tanggapi Rizieq yang sebut ada surat penolakan Rizieq ke Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com