Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadapi Bonus Demografi, Mendagri Sebut Indonesia Butuh SDM Unggul

Kompas.com - 11/11/2019, 19:46 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan, saat ini bangsa Indonesia membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul untuk menghadapi bonus demografi pada 2030-2040.

"Indonesia akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif sehingga dibutuhkan SDM yang unggul untuk menghadapi tantangan tersebut," ujar Tito melalui keterangan tertulisnya, Senin (11/11/2019).

Tito mengatakan, angkatan kerja dan angka harapan hidup di Indonesia sangat besar.

Baca juga: Kabinet Indonesia Maju dan Bonus Demografi

Dengan demikian, untuk menghadapi bonus demografi, masyarakat yang ada di rentang tersebut harus difasilitasi.

Sebab jika tidak, mereka akan menganggur sehingga melakukan aksi unjuk rasa karena tidak percaya terhadap pemerintah.

“Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM sangat dibutuhkan dalam menghadapi peluang dan tantangan bonus demografi,” kata dia.

Baca juga: Jurus Jitu Kemnaker Sambut Bonus Demografi 2020

Menurut Tito, pemerintah melalui visi-misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, telah mencanangkan Program Prioritas Pembangunan Nasional yang bertumpu pada lima aspek.

Kelima aspek tersebut adalah pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Seluruh program tersebut, kata Tito adalah langkah untuk menghadapi bonus demografi.

Kompas TV Jumlah penduduk usia produktif Indonesia sekarang mendominasi keseluruhan jumlah penduduk. Bonus demografi ini kerap digaungkan sebagai daya tarik bagi investor. Potensi sumber daya manusia juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Salah satunya melalui guyuran dana pendidikan. Semenjak 2017, anggaran pendidikan pemerintah melonjak tajam menjadi Rp 419,8 triliun, di mana tumbuh 13,3 persen. Tahun ini, sebanyak 20 persen belanja APBN dialokasikan ke sektor pendidikan menjadi Rp 492,5 triliun. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai gemuknya anggaran tak sebanding dengan kualitas pendidikan. #KualitasPendidikan #SriMulyani #AnggaranPemerintah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com