Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Transfer ke Daerah Bertambah, Tito Ingin Pemda Prioritaskan Sektor Kesehatan dan Pendidikan

Kompas.com - 06/11/2019, 16:43 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan bahwa pihaknya akan memastikan pemerintah daerah (Pemda) mengakomodasi program pendidikan dan kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu ia ungkapkan saat menyampaikan Renstra Kemendagri 2020-2024 dalam rapat kerja dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

"Kemendagri berperan untuk meyakinkan Pemda memasukkan program pendidikan dan kesehatan dalam APBD mereka," ujar Tito.

Baca juga: Kapolri Janji Akan Beri Pengamanan di Mana Pun Mendagri Tito Berada

Tito mengatakan, Presiden Joko Widodo ingin agar visi-misi pemerintah pusat sejalan dengan pemerintah daerah.

Menurut dia, pemerintah pusat akan fokus dalam menangani masalah kesehatan, misalnya stunting, dan pengentasan kemiskinan.

Sementara dari sisi anggaran, kata Tito, pemerintah pusat mentransfer dana yang lebih besar ke daerah, yakni sekitar Rp 800 triliun.

Baca juga: Supaya Visi Anggaran 2020 Sama, Mendagri Bakal Panggil Seluruh Kepala Daerah Bulan Ini

Seperti Diketahui, total Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2020 mencapai Rp 858,8 triliun atau meningkat 5,45 persen dari APBN 2019.

"Karena anggaran jauh lebih besar, 800 triliun lebih yang ditransfer dan ini jadi tugas pokok dari Kemendagri untuk sekaligus memberikan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan," kata Tito.

Kompas TV Sengkarut RAPBD DKI Jakarta 2020 semakin panjang. Setelah para petinggi Pemprov DKI Jakarta memberikan pernyataan yang berbeda beda soal fantastisnya sejumlah anggaran, kini gubernur DKI Jakarta menyalahkan sistem elektronik budgeting yang digagas gubernur DKI sebelumnya Basuki Cahaya Purnama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com