Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman Minta Tiap Instansi Bentuk Tim Ad Hoc Terkait Seleksi CPNS

Kompas.com - 06/11/2019, 14:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia meminta setiap instansi dan pemerintah daerah yang menerima CPNS pada tahun ini membentuk tim ad hoc untuk melayani aduan terkait proses seleksi dan penerimaan CPNS tahun 2019.

"Supaya tidak terjadi kesalahan seperti apa kelemahan pelayanan seperti tahun lalu, agar setiap instansi penerima CPNS mempunyai internal complain handling khusus yang bersifat adhoc," kata anggota Ombudsman RI Laode Ida di Kantor Ombudsman RI, Rabu (6/11/2019).

Baca juga: Ombudsman Bentuk Tim untuk Awasi Penerimaan CPNS 2019

 

Laode mengatakan, setiap instansi sebetulnya telah mempunyai layanan pengaduan berupa help desk. Namun, ia menilai layanan tersebut belum berfungsi secara maksimal.

Sebab, layanan pengaduan itu melayani pengaduan terkait instansi tersebut secara umum, tidak fokus kepada persoalan terkait proses seleksi dan penerimaan CPNS.

"Pada tahun lalu help desk ini dibukalah chanel di instansi tetapi terkadang hanya formalitas saja, ditelepon, dihubungi, dinyatakan tunggu tapi tidak pernah terjawab akhirnya," ujar Laode.

Baca juga: Lima Hal yang Wajib Diketahui Sebelum Daftar CPNS 2019

Laode berharap, tim adhoc di masing-masing instansi bisa menjawab segala pertanyaan dan aduan yang dilayangkan peserta seleksi CPNS dengan jelas.

Di samping itu, Ombudsman sendiri juga telah membentuk tim guna mengawasi proses seleksi dan penerimaan CPNS serta menerima aduan-aduan dari publik terkait penerimaan CPNS.

Kompas TV Pemerintah akan membuka pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS, pada 11 sampai 24 November 2019 mendatang. Selain syarat dokumen yang dipangkas menjadi lebih sederhana, tahun ini foto selfie atau swafoto, kembali menjadi salah satu syarat pendaftaran seleksi CPNS.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com