Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibu Kota Negara Pindah, Pangkalan Militer Bakal Pindah ke Penajam Paser Utara

Kompas.com - 06/11/2019, 13:13 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, dalam rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur, penempatan satuan TNI dan pangkalan militer akan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Hadi mengatakan, penempatan pangkalan TNI berada di wilayah yang sama dengan Istana Kepresidenan, gedung MPR/DPR, serta gedung kementerian dan lembaga lainnya.

"Konsep penempatan satuan-satuan TNI dan pangkalan militer lainnya berada di Penajam Paser Utara. Bersama Istana Presiden, gedung MPR/DPR, kementerian, lembaga negara, dan gedung kedutaan negara sahabat," kata Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Baca juga: Dukung Ibu Kota Baru, Telkomsel Punya 5.500 BTS di Kaltim

Oleh karena itu, dibutuhkan pengamanan penuh di lokasi ibu kota baru dari serangan musuh, baik di darat, laut, maupun udara.

Ia mengatakan, pembangunan sistem pertahanan itu meliputi penangkalan serangan rudal, pesawat udara musuh, roket, infiltran, sabotase siber, serta ancaman chemical biology, nuclear, dan explosive.

"Serta memiliki jalur pendekatan dalam mobilisasi kekuatan militer baik aspek darat, laut, maupun udara sebagai persiapan rencana kontijensi dan rute evakuasi VVIP," pungkasnya.

Kompas TV Berita terpopuler pertama, hakim pengadilan tipikor memvonis bebas mantan Dirut PLN Sofyan Basir. Sofyan divonis bebas atas dakwaan jaksa dalam kasus korupsi proyek PLTU Riau-1. Hakim menilai Sofyan Basir tidak terbukti memfasilitasi pemberian suap dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo kepada mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham.<br /> <br /> Dalam pertimbangannya, hakim menyebut terdakwa Sofyan Basir tak mengetahui soal adanya pembagian fee terkait proyek PLTU Riau-1. Hal ini bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan saksi saksi di persidangan. Selain vonis bebas, hakim juga memerintahkan jaksa untuk membebaskan Sofyan Basir dan melakukan pembukaan blokir rekening miliki Sofyan Basir dan keluarga. Atas putusan bebas, Sofyan Basir menyampaikan ungkapan syukur. Setelah vonis bebas, Sofyan Basir menyatakan bisa kembali ke masyarakat. Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Sofyan Basir dengan tuntutan lima tahun penjara dan denda Rp200 juta. Berita terpopuler kedua, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK. Idham menyatakan, ia berkunjung menemui pimpinan KPK sebagai bentuk sinergisitas dan membahas kerja sama antara polri dan KPK dalam hal memberantas korupsi. Selain sinergi, pihak kepolisian pun berkomitmen akan segera mengungkapkan kasus teror dan intimidasi terhafap penyidik dan pimpinan KPK termasuk Novel Baswedan. Idham menuturkan, ia sengaja menjadikan KPK sebagai institusi kedua yang ia sambangi setelah sebelumnya menemui Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Jumat lalu. Idham juga menyebut, ia telah membangun hubungan baik dengan Agus selaku Ketua KPK sejak menjadi Kepala Divisi Propam Polri, Kapolda Metro Jaya, dan Kepala Bareskrim Polri. Sementara itu, agus menyatakan bahwa kunjungan Idham ke KPK merupakan kunjungan kehormatan. Berita terpopuler ketiga, Ketua PSSI Mochamad Iriawan memberikan penjelasan pasca &ndash; viralnya video Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto yang melempar botol ke dalam lapangan. Sebelumnya, Sugianto melempar botol ke tengah lapangan saat pertandingan Kalteng Putra melawan Persib Bandung. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu hanya tertawa dan menjawab hal itu ranah komisi disiplin. Hal itu disampaikan Iwan Bule usai bertemu dengan Menpora Zainudin Amali. Berikut keterangan dari Iwan Bule.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com