Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Disebut Bisa Jadi Ancaman di Internal Kabinet

Kompas.com - 06/11/2019, 08:52 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, mengatakan safari politik yang dilakukan Partai Nasdem bisa menjadi ancaman bagi internal kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengistilahkan kondisi ini sebagai langkah partai koalisi yang mulai melirik partai di luar lingkaran.

"Ancaman yang paling bahaya itu dari internal sebenarnya. Ada yang sudah mulai melirik partai-partai lain dan sebagainya," ujar Jerry usai mengisi diskusi di Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: Ketua DPP: Surya Paloh Tetap Pimpin Nasdem 5 Tahun ke Depan

Menurut Jerry, sebagai sebuah partai, langkah Nasdem itu tidak salah. Dalam hal ini, Nasdem sedang melakukan branding sehingga performanya semakin naik pascapilpres.

Namun, manuver Nasdem ini pun diprediksi bisa melemahkan koalisi pemerintah.

"Jadi seakan-akan nanti ada tarik ulur dalam pengambilan keputusan, bahwa ada parpol koalisi yang beroposisi," lanjut Jerry.

Safari politik ke sejumlah partai, kata dia, sebenarnya tidak dilarang.

Namun, selama belum menjadi oposisi, Jerry menyarankan Nasdem tetap menjaga kekompakan di antara parpol koalisi pemerintah.

"Silakan saja bersafari politik yang penting tidak membuat koalisi gaduh. Jika koalisi mengkritik koalisi tentu ada kondisi yang kurang santun, " tuturnya.

Lebih lanjut, Jerry memprediksi jika manuver yang dilakukan Nasdem saat ini merupakan bagian dari politik sandiwara sebagai hitung-hitungan untuk Pilpres 2024.

Di sisi lain, merujuk kepada pernyataan politik Nasdem belakangan ini, lebih mengarah kepada kekecewaan atas komposisi kabinet Jokowi.

"Belum bisa disinyalir Nasdem keluar, tapi ada arahan ke sana. Mungkin (kecewa) karena ada pihak lawan (Gerindra) masuk ke dalam pemerintahan, kemudian kecewa karena jatah menteri yang didapat lebih sedikit dan bukan pada posisi-posisi utama, " tuturnya.

"Jika permintaan proposal ditolak, tentu ada kekecewaan, " tambah Jerry.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, pihaknya akan bertemu dengan PAN akhir November.

Selain itu, Nasdem juga akan bertemu dengan Partai Demokrat tetapi waktunya belum terjadwalkan secara pasti.

Baca juga: Ketua DPP: Anies Baswedan Orang Dalam Nasdem, Tidak Asing

Willy menuturkan, sudah berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno terkait rencana pertemuan ini.

"Dengan PAN kita akan ketemu akhir November. Sementara saat ini kita lagi sibuk sebab akan menggelar hajatan kongres pada pekan depan," ujar Willy kepada wartawan usai mengisi diskusi di Kedai Sirih Merah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2019) lalu.

Rangkaian safari politik ini diawali Nasdem dengan berkunjung ke DPP PKS pada Rabu (30/11/2019). Saat itu rombongan elite Partai Nasdem yang dipimpin Ketua Umum Surya Paloh disambut oleh Presiden PKS, Sohibul Iman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com