JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Paramadina, Djayadi Hanan berpandangan, manuver Nasdem yang belakangan merapat ke partai-partai oposisi pemerintah karena partai pimpinan Surya Paloh itu tak senang akan koalisi Joko Widodo.
"Tampaknya Nasdem kurang happy dengan koalisi yang dibentuk oleh Pak Jokowi," kata Djayadu saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).
Menurut Djayadi, sejak awal Nasdem sudah memperlihatkan sikap penolakan terhadap bergabungnya Gerindra ke koalisi Jokowi.
Namun demikian, Jokowi pada akhirnya memutuskan merangkul Gerindra dengan menempatkan dua elitenya, Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo, dalam pemerintahan.
Meskipun Gerindra satu koalisi dengan Nasdem di bawah Kabinet Indonesja Maju, Djayadi menyebut, Nasdem merasa kurang nyaman.
Baca juga: Pengamat: Manuver Nasdem Erat Kaitan dengan Anies dan Persiapan Pilpres 2024
Tidak hanya itu, Nasdem diduga kurang nyaman dengan PDI-Perjuangan.
Djayadi mengatakan, ada kemungkinan, ke depan Nasdem tetap bakal menjadi partai koalisi yang aktif memberikan kritik ke pemerintah layaknya oposisi.
"Dalam koalisi multipartai presidensil seringkali terjadi partai tertentu tidak seratus persen bersama presiden dan pengalaman Indonesia kan begitu, 2014-2019 ada partai anggota koalisi tetapi dalam beberap kebijakan beda dengan presiden," ujar dia.
Kemungkinan lainnya, manuver Nasdem ini adalah ancang-ancang untuk membentuk poros baru di 2024.
Namun, menurut Djayadi, tidak menutup kemungkinan pula Nasdem keluar dari koalisi dan ada partai baru yang masuk menggantikan Nasdem.
"Jadi, sekali lagi ini masih tampaknya masih saling penjajakan dan mungkin Nasdem juga masih menunggu bagaimana reaksi partai-partai di internal koalisi, terutama reaksi Pak Jokowi gimana," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu.
Baca juga: PKS dan Nasdem Sempat Berkelakar soal Nyaris Penuhi Ambang Batas Pilpres
Pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Rabu (30/10/2019), memberi sinyal koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mulai rapuh.
Dalam pertemuan yang digelar di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, keduanya sepakat untuk memperkuat sistem check and balance atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR.
Usai bertemu dengan PKS, kini Nasdem berencana untuk melakukan pertemuan dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga berada di kubu oposisi.
Partai Nasdem yang menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah dianggap bermanuver dan berupaya membangun poros politik baru.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.