Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Potensi Gibran Kalah hingga Antiklimaks Perppu KPK

Kompas.com - 03/11/2019, 08:20 WIB
Dani Prabowo,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Popularitas anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dinilai dapat kalah dari penyanyi Didi Kempot bila sama-sama mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo.

Pandangan itu disampaikan pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio. Menurut dia, Gibran bisa menang atau kalah dalam Pilwakot Solo.

Kekalahan itu bisa terjadi bila Gibran melawan tokoh populer di Solo.

Di sisi lain, sikap Jokowi yang menolak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang UU KPK menjadi antiklimaks atas sikapnya selama ini.

Jokowi sebelumnya sempat memberikan angin segar bagi sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa hingga tokoh masyarakat untuk menerbitkan perppu tersebut.

Belakangan, Jokowi merevisi sikapnya dengan berdalih menunggu proses yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi.

Berikut lima berita populer di tingkat nasional:

1. Gibran Dinilai Kalah Populer Dibandingkan Didi Kempot

Penyanyi Didi Kempot tampil di hari pertama Synchronize Festival 2019 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Jumat (4/10/2019).KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Penyanyi Didi Kempot tampil di hari pertama Synchronize Festival 2019 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, Gibran Rakabuming Raka memiliki peluang menang jika mencalonkan diri di Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Solo 2020.

Sebaliknya, putra Presiden Joko Widodo itu pun diprediksi bisa kalah jika melawan tokoh populer lain di Solo, seperti Didi Kempot.

"Kemudian pertanyaannya, apakah dia bisa menang? Bisa. Sebaliknya, apakah dia bisa kalah? Tentu bisa," ucap Hendri di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Sebagai warga negara, ia mengatakan, Gibran berhak mengajukan diri sebagai bakal calon wali kota Solo. Terlebih, posisinya sebagai anak Presiden, membuat Gibran mendapatkan nilai spesial di masyarakat.

Akan tetapi, status spesial itu bisa menjadi antitesis masyarakat yang kecewa dengan kecenderungan politik dinasti keluarga Jokowi.

Sebab, meski baru berniat mengajukan diri, langkah itu dapat menimbulkan sentimen politik dinasti.

"Bisa jadi kekecewaan orang Solo terhadap adanya politik dinasi ini lalu diarahkannya ke tokoh lain, misalnya nanti Didi Kempot. Orang kan berpikir 'Ketimbang saya malas (memilih), ya sudah saya pilih Didi Kempot saja sekalian', kan bisa jadi begitu," ucapnya.

Baca juga: Gibran Dinilai Kalah Populer Dibandingkan Didi Kempot, Sulit Menang di Pilkada Solo

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com