JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tengah bermanuver melalui pertemuannya dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Rabu (30/10/2019).
Arya menilai Partai Nasdem tidak terlalu senang dengan penyusunan Kabinet Indonesia Maju setelah bergabungnya Partai Gerindra dalam pemerintahan.
Seperti diketahui, Partai Gerindra merupakan salah satu parpol di luar koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.
"Kalau menurut saya, mungkin juga Nasdem tidak sepenuhnya happy dengan proses pembentukan kabinet sehingga perlu mencari keseimbangan baru," ujar Arya kepada Kompas.com, Kamis (31/10/2019).
Baca juga: Manuver Partai Nasdem, Politik Dua Kaki, dan Sinyal Koalisi Jokowi-Maruf yang Mulai Rapuh...
Menurut Arya, Partai Nasdem sedang berupaya untuk menaikkan posisi tawarnya dalam kabinet dengan membangun komunikasi di luar koalisi.
Partai Nasdem menyadari posisinya akan semakin sulit setelah jumlah koalisi pemerintah semakin bertambah.
Dengan terjalinnya komunikasi bersama PKS, partai-partai lain pendukung pemerintah akan berpikir ulang tentang kekuataan politik Partai Nasdem.
"Dengan dia (Nasdem) berkomunikasi dengan PKS, tentu akan membuat partai-partai pemerintah dan juga pemerintah sendiri, berpikir ulang tentang Nasdem. Mereka tentu akan memperkirakan juga kekuatan politik Nasdem," kata Arya.
"Mungkin Nasdem ingin merancang satu bentuk manuver politik untuk membuat posisinya diperhitungkan di internal koalisi. Partai-partainkan akan mengukur juga kemampuan politik Nasdem," tuturnya.
Baca juga: Sekjen Golkar Nilai Wajar jika Nasdem Mulai Penjajakan Pilpres 2024
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman bertemu di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).
Partai Nasdem dan PKS sepakat untuk memperkuat check and balance atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR.
Hal ini menjadi salah satu dari tiga poin kesepahaman yang dihasilkan dalam pertemuan itu.
"Perbedaan sikap politik tidak menjadi penghalang bagi Nasdem dan PKS untuk berjuang bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi check and balance di DPR," ujar Sekjen PKS Mustafa Kamal saat memberikan keterangan seusai pertemuan.
Baca juga: Langkah Awal Partai Nasdem dan PKS Imbangi Pemerintahan Jokowi...