Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lakukan Manuver, Nasdem Dinilai Tak Puas dengan Susunan Kabinet Jokowi

Kompas.com - 01/11/2019, 09:20 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tengah bermanuver melalui pertemuannya dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Rabu (30/10/2019).

Arya menilai Partai Nasdem tidak terlalu senang dengan penyusunan Kabinet Indonesia Maju setelah bergabungnya Partai Gerindra dalam pemerintahan.

Seperti diketahui, Partai Gerindra merupakan salah satu parpol di luar koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

"Kalau menurut saya, mungkin juga Nasdem tidak sepenuhnya happy dengan proses pembentukan kabinet sehingga perlu mencari keseimbangan baru," ujar Arya kepada Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Baca juga: Manuver Partai Nasdem, Politik Dua Kaki, dan Sinyal Koalisi Jokowi-Maruf yang Mulai Rapuh...

Menurut Arya, Partai Nasdem sedang berupaya untuk menaikkan posisi tawarnya dalam kabinet dengan membangun komunikasi di luar koalisi.

Partai Nasdem menyadari posisinya akan semakin sulit setelah jumlah koalisi pemerintah semakin bertambah.

Dengan terjalinnya komunikasi bersama PKS, partai-partai lain pendukung pemerintah akan berpikir ulang tentang kekuataan politik Partai Nasdem.

"Dengan dia (Nasdem) berkomunikasi dengan PKS, tentu akan membuat partai-partai pemerintah dan juga pemerintah sendiri, berpikir ulang tentang Nasdem. Mereka tentu akan memperkirakan juga kekuatan politik Nasdem," kata Arya.

"Mungkin Nasdem ingin merancang satu bentuk manuver politik untuk membuat posisinya diperhitungkan di internal koalisi. Partai-partainkan akan mengukur juga kemampuan politik Nasdem," tuturnya.

Baca juga: Sekjen Golkar Nilai Wajar jika Nasdem Mulai Penjajakan Pilpres 2024

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman bertemu di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Partai Nasdem dan PKS sepakat untuk memperkuat check and balance atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR.

Hal ini menjadi salah satu dari tiga poin kesepahaman yang dihasilkan dalam pertemuan itu.

"Perbedaan sikap politik tidak menjadi penghalang bagi Nasdem dan PKS untuk berjuang bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi check and balance di DPR," ujar Sekjen PKS Mustafa Kamal saat memberikan keterangan seusai pertemuan.

Baca juga: Langkah Awal Partai Nasdem dan PKS Imbangi Pemerintahan Jokowi...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com