Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Hadapan Praja IPDN, Tito Minta Budaya Kekerasan Dihilangkan

Kompas.com - 31/10/2019, 12:43 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta budaya kekerasan harus dihilangkan di lingkungan pendidikan. Menurutnya, budaya tersebut tidak relevan dan tidak memiliki asas manfaat.

Hal itu diungkapkan Tito saat menjadi inspektur upacara dalam Pelantikan Muda Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXX Tahun 2019 di Lapangan Parade IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2019).

"Ingat bahwa Anda ini Civil in Uniform," kata Mendagri di hadapan para Praja IPDN melalui keterangan tertulis.

Baca juga: Mendagri Akan Pidanakan Pelaku Kekerasan di Dunia Pendidikan

"Saya merasakan, seperti adik-adik untuk sekolah kepolisian di berbagai negara, tidak ada yang namanya budaya kekerasan. Budaya tersebut harus dihilangkan karena tidak ada gunanya. Apapun alasan pembinaan, itu tidak ada gunanya dan hanya ajang balas dendam," lanjut Tito.

Ia juga memandang, budaya kekerasan di lingkungan pendidikan sebagai bagian dari kekeliruan yang tak patut dicontoh dan diteruskan.

Ia juga akan memberikan tindakan yang tegas terhadap siapa saja pelaku tindak kekerasan di lingkungan IPDN.

Baca juga: Soal Anggaran Lem Aibon Pemprov DKI, Mendagri Tito Akan Bicara dengan Anies

Tak hanya itu, ia juga akan memidanakan oknum yang melakukan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Meski demikian, Tito mengatakan pendidikan kedisiplinan tetap ditekankan pada seluruh Praja IPDN yang dilantik.

Penegakan kedisiplinan juga dilakukan apabila ada Praja yang terbukti melanggar aturan. Namun hal itu dilakukan tetap dengan catatan tidak melakukan kekerasan.

Baca juga: Cegah Penyelewengan Dana Transfer Daerah, Mendagri Gandeng KPK

"Di Akpol, lebih dari sepuluh orang sudah saya keluarkan bahkan dipidana karena melakukan kekerasan," papar Tito.

"Saya akan memberikan tindakan yang keras dan tegas kalau sampai terjadi kekerasan, apalagi sampai mengalami luka hingga meninggal dunia, saya akan pidanakan," sambung mantan Kapolri itu.

Kompas TV Menko polhukam Mahfud MD, mengajak masyarakat bersama-sama melawan sekaligus mencegah penyebaran paham radikal. Bagi Mahfud, radikalisme berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa.<br /> <br /> Presiden Joko Widodo semakin serius melawan upaya radikalisme. Hal itu terlihat dalam pembentukan Kabinet Indonesia Maju.<br /> <br /> Termasuk penugasan khusus kepada Menko Polhukam, Mahfud MD, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Fachrul Razi agar lima tahun pemerintahan Jokowi bisa segera menghentikan perkembangan paham radikal.<br /> <br /> Tak sekedar melawan, langkah pencegahan paham radikal juga menjadi fokus pemerintahan Joko Widodo-Ma&#39;ruf Amin. #MahfudMD #Menkopolhukam #Radikalisme
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com