Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BKN Pastikan Keamanan Seleksi CPNS 2019, tetapi Khawatir soal Hoaks

Kompas.com - 31/10/2019, 07:43 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjamin keamanan sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menuturkan, pihaknya telah bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan keamanan.

"Saya juga harus menjanjikan bahwa sistem ini sangat akuntabel, sangat dijaman security-nya, karena sudah dibantu oleh teman-teman BPPT, BSSN, untuk meningkatkan security-nya," kata Bima di Kantor KemenPANRB, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Terlebih, Bima mengklaim tidak ada masalah berarti selama lima tahun pihaknya berpengalaman menyelenggarakan seleksi.

Baca juga: Menpan RB Akan Pecat Pegawainya yang KKN dalam Seleksi CPNS 2019

Ia justru mengaku khawatir dengan keberadaan berita bohong atau hoaks yang berpotensi memengaruhi calon peserta.

"Yang saya khawatirkan adalah banyaknya fake news atau berita hoaks dari para calo untuk mempengaruhi calon peserta," ujarnya.

Informasi palsu yang dimaksud misalnya ada oknum yang menawarkan membantu calon peserta lolos seleksi melalui jalur khusus.

Bima pun menegaskan bahwa hal itu tidak ada sebab proses seleksi diselenggarakan secara terbuka dan akuntabel.

Baca juga: Pesan untuk Calon Peserta Tes CPNS: Hati-hati Input NIK

BKN pun menyampaikan informasi-informasi tersebut kepada pihak Polri maupun Badan Intelijen Negara (BIN) agar dapat ditindaklanjuti.

Kedua lembaga tersebut turut berada dalam pantia seleksi nasional (panselnas) CPNS 2019.

Maka dari itu, Bima mengimbau agar para calon peserta memilah-milah informasi terkait proses seleksi.

"Saya mengimbau kepada teman-teman calon peserta untuk bijak, memilah-milah informasi dari sumber-sumber resmi," ucap dia.

Pembukaan rekrutmen CPNS akan dimulai pada 11-24 November 2019.

Sebagaimana proses rekrutmen sebelumnya, pendaftaran CPNS dilakukan melalui situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara milik BKN, sscasn.bkn.go.id.

Sebelumnya diberitakan, Kemenpan RB telah menetapkan, formasi CPNS tahun 2019 di 68 kementerian/lembaga sebanyak 37.425.

Sementara, ketersediaan 114.814 CPNS lainnya berasal dari 461 pemerintah daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com