Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Wakil Rakyat Ini Protes KLHK jadi Mitra Kerja Komisi IV

Kompas.com - 29/10/2019, 21:37 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI, Selasa (29/10/2019), menggelar rapat paripurna ke-4 masa persidangan I tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan dua wakil ketua Sufmi Dasco Ahmad serta Rachmat Gobel.

Dalam rapat tersebut, terdapat interupsi dari beberapa anggota dewan terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang hanya menjadi mitra kerja komisi IV.

Padahal, pada DPR RI periode 2014-2019 KLHK juga menjadi mitra kerja Komisi VII.

"Interupsi pimpinan, kami dengar bahwa untuk nomenklatur KLHK itu dipindahkan ke komisi IV, padahal selama ini di komisi VII. Nah, core dari komisi VII," kata anggota dewan dari Fraksi PKS Tifatul Sembiring.

"Sementara perusak lingkungan hidup yang paling besar selama ini adalah pertambangan, yaitu yang ada di komisi VII,"

Baca juga: Rapat Paripurna DPR, Cak Imin Tak Tampak di Kursi Pimpinan

Tifatul berharap, KLHK dipindahkan menjadi mitra kerja Komisi VII karena isu kerusakan lingkungan juga berkaitan dengan energi sumber daya mineral (ESDM).

"Sehingga, kami berharap dan mengusulkan di sini KLHK itu dipindahkan ke komisi VII karena ESDM ada di sana. Jadi sekaligus mengawasi lingkungan hidup," ujar dia.

Anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar Maman Abdurahman sepakat dengan Tifatul. Menurut dia, isu lingkungan tak bisa dipisahkan dengan Komisi VII.

"Sumber masalah sektor ESDM juga masalah lingkungan, ketidaktertiban dipenuhi aspek lingkungan. Kalau KLHK ke komisi IV, akan mempengaruhi fungsi pengawasan secara keseluruhan," kata Maman.

Maman mengatakan, ke depannya, Komisi VII memiliki agenda besar, yaitu merevisi UU Minerba, UU Migas dan merancang UU Energi Terbarukan.

Baca juga: DPR RI Gelar Rapat Paripurna Perdana, Ini Hasilnya

Oleh karena itu, Komisi VII membutuhkan mitra kerja bersama KLHK.

"Ke depan, komisi VII punya agenda besar. UU Minerba, UU Energi terbarukan dan UU Migas. Sehingga Butuh koordinasi dengan KLHK. Menjadi misleading jika KLHK (jadi mitra kerja) Komisi IV," ujar dia.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menjelaskan, pemisahan KLHK dari Komisi VII ke Komisi IV sudah dibahas oleh para pimpinan DPR dalam rapat konsultasi pengganti Bamus.

Azis mengatakan, pemisahan KLHK dari komisi VII agar pengelolaannya lebih terkoordinasi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com