Komnas HAM Kawal Kasus Polisi Bersenjata Api Saat Demo di Kendari

Kompas.com - 29/10/2019, 16:38 WIB

Ardito Ramadhan,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Ardito Ramadhan

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Lihat Foto

Komisionee Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Selasa (29/10/2019).(KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ikut mengawal proses hukum enam orang polisi yang terbukti membawa senjata api saat mengamankan aksi unjuk rasa di Kendari, Sulawesi Tenggara, September 2019 lalu.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyatakan, Komnas HAM akan memastikan hukuman yang dijatuhkan kepada keenam polisi itu setimpal dengan perbuatannya.

"Nanti kami akan periksa, apakah hukuman disiplin yang sudah dikenakan kepada enam orang ini cukup atau tidak, atau setimpal dengan kesalahan yang sudah diperbuat," kata Beka di Hotel Sari Pacific, Selasa (29/10/2019).

Beka menuturkan, pertanyaan yang harus dijawab polisi saat ini adalah, apakah keenam polisi itu menembakkan senjata apinya sehingga menyebabkan dua orang mahasiswa tewas atau tidak.

Beka mengatakan, Komnas HAM telah membentum Tim Pencari Fakta guna mengungkap pertanyaan tersebut. Tim, kata Beka, sudah mulai bergerak dengan memeriksa sejumlah keterangan dari beberapa pihak.

"Kami akan meminta keterangan lebih lanjut kepada Polda Sulawesi Tenggara untuk detil-detil lainnya," ujar Beka.

Diberitakan, enam anggota Polres Kendari, Sulawesi Tenggara, dinyatakan bersalah karena terbukti melanggar standard operational procedure (SOP) dengan membawa senjata api saat mengamankan aksi unjuk rasa.

Dalam sidang disiplin, terungkap bahwa tiga dari enam polisi tersebut melepaskan tembakan ke udara saat mengamankan unjuk rasa mahasiswa di gedung DPRD Sultra, Kamis (26/9/2019).

Kepala Biro Provos Divisi Propam Polri Brigjen Pol Hendro Pandowo mengatakan, ketiganya melepaskan tembakan ke udara sebanyak satu dan dua kali.

Mereka melepaskan tembakan ke atas sebanyak satu dan dua kali. Ada dua tiga orang yang menembak ke atas, inisialnya DK cs," kata Hendro.

Hendro mengatakan bahwa kelima polisi tersebut tidak mengikuti apel sebelum melakukan pengamanan demonstrasi mahasiswa sehingga mereka tidak mendengar arahan atau instruksi kapolres.

Kompas TV Silaturahmi Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, pada Hari Raya Idul Fitri yang lalu dianggap menjadi titik mulai membaiknya hubungan dua keluarga mantan presiden RI ini. Saat itu Demokrat digadang-gadang bakal bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Apalagi ditambah dengan sejumlah pertemuan, baik antara AHY dengan Jokowi maupun sang ketua umum, Susilo Bambang Yudhoyono. Namun hingga pengumuman dan pelantikan menteri dan wakil menteri, tidak ada satu orang pun yang menjadi representasi Partai Demokrat. Rumor pun menyeruak. Seperti pernyataan politisi Partai Demokrat, Andi Arief, yang kami kutip dari laman Detik.com. Ia menduga Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tak setuju kalau Demokrat masuk koalisi.<br /> Menurutnya penolakan terhadap Demokrat sama halnya dengan menolak putra SBY, yaitu AHY. Menanggapi pernyataan Andi Arief, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa pemilihan menteri telah melalui proses yang panjang dan sepenuhnya hak presiden. Puan juga menegaskan hubungan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan keluarga Susilo Bambang Yudhoyono tetap baik. Puan menambahkan jika pihak yang menuding adanya upaya menjegal AHY di Kabinet Indonesia Maju hanya sekadar untuk memberi kesan seolah-olah ada masalah dalam pemilihan menteri Joko Widodo-Ma'ruf Amin. #SBYMegawati #KabinetIndonesiaMaju #MenteriJokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.