Formappi: Belum Ada Tanda-tanda Parpol Lakukan Perubahan di Parlemen

Kompas.com - 29/10/2019, 15:39 WIB

Deti Mega Purnamasari,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Deti Mega Purnamasari

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Lihat Foto

Peneliti FORMAPPI Lucius Karus saat berbicara dalam diskusi The Indonesian Institute di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).(KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari)

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Formappi Lucius Karus menilai bahwa partai politik belum memiliki kemauan mendorong para anggotanya di parlemen agar melakukan perubahan.

Padahal, saat ini hampir seluruh parpol di parlemen berada di sisi pemerintah sehingga seharusnya para kader di parlemen dapat diarahkan untuk melahirkan hal-hal yang baik bagi bangsa.

"Melihat parpol dengan segala catatan soal sepak terjangnya, belum ada tanda-tanda mereka punya kemauan baik untuk menempatkan anggota di parlemen dan melakukan sesuatu untuk perubahan bangsa dengan dominasi parpol ini," ujar Lucius Karus saat menjadi pembicara di diskusi The Indonesian Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Lucius mengatakan, kekuatan koalisi yang hampir 80 persen berada di parlemen ini semestinya tidak memiliki hambatan dari posisi prosedural dalam koalisi pemerintahan. Terutama untuk memastikan kebijakan pemerintah agar bisa dieksekusi.

"Masalahnya, apakah ada kemauan baik itu? Parpol seharusnya minimal berpikir untuk tidak hambat DPR dalam melahirkan kebijakan baik yang penting untuk rakyat," kata dia.

Lucius justru khawatir kader parpol di parlemen mengeluarkan kebijakan yang menuai kontroversi di publik. Padahal, itu bukan kemauan anggota parlemen secara personal.

Salah satu contohnya adalah revisi UU KPK, beberapa waktu lalu.

"Banyak anggota yang ingin KPK kuat. Tapi mereka enggak bunyi saat ada kejahatan di depan. Orang baik dan buruk (di parlemen) itu tenggelam di bawah parpol," kata dia.

Dengan demikian, kata dia, sangat terlihat bahwa cengkeraman parpol terlalu kuat untuk dihadang anggota yang mempunyai idealisme.

"Problem kita ada di parpol," kata dia.

Ditambah lagi, para anggota parlemen periode 2019- 2024 sejak dilantik belum melakukan pekerjaan apapun selain membentuk alat kelengkapan dewan (AKD).

Kompas TV Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi pernyataan Amien Rais. Mahfud sebut akan temui Amien Rais agar dirinya dijewer. "Saya mau ketemu Pak Amien Rais biar dijewer," ucap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di kantor Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Jl Cik Ditiro No 1 Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Senin (28/10/2019). Sebelumnya, Amien akan membuat perhitungan bila dalam 6 bulan Kabinet Indonesia Maju tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika tak sesuai dengan yang dijanjikan, maka Menteri Kabinet Indonesia Maju perlu dijewer. Pernyataan itu disampaikan Amien Rais setelah menjadi pembicara dalam kajian dengan tema "Islam dan Komunis (bahaya laten komunis)" di Masjid Jami' Karangkajen, Yogyakarta, Minggu (27/10/2019) malam. #AmienRais #MahfudMD #KabinetIndonesiaMaju

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.