Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD dan Dubes Australia Bahas Isu Hukum dan Keamanan

Kompas.com - 29/10/2019, 15:36 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan menyambangi Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019) sekitar pukul 13.00 WIB.

Ia nampak mengenakan batik lengan panjang berwarna kombinasi hijau dan biru.

Gary bertemu Menko Polhukam Mahfud MD untuk pertama kalinya usai mantan Ketua MK itu dilantik dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Baca juga: Menghadap Sri Sultan, Mahfud MD Ajukan Non-aktif Sebagai Parampraja

"Ini adalah undangan dari menteri baru (Mahfud MD). Saya memperkenalkan diri sebagai Duta Besar Australia untuk Indonesia karena hubungan kedua negara ini sangat dalam bidang hukum dan keadilan," ujar Gary usai pertemuan yang baru selesai sekitar pukul 14.00 WIB.

Ketika ditanya soal apakah membahas isu kondisi Papua dan Papua Barat, Gary menyatakan, dirinya tidak membahas isu yang spesifik,.

Baca juga: Menghadap Mahfud MD, Tito Sampaikan Kondisi Terkini Papua

Diakuinya, ia dan Mahfud membahas isu-isu secara umum, seperti keamanan, terorisme, penegakkan hukum, kejahatan siber, narkoba, dan sebagainya.

"Kita tidak membahas isu yang spesifik, kita bicara isu secara umum saja, seperti keamanan, terorisme, penegakkan hukum, kejahatan siber dan anak, narkoba, dan sebagainya. Harapanya bisa terus bekerja sama dan berkolaborasi dengan Australia. Tadi kita jelaskan juga posisi kita di Indonesia," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com