ICW Beri Waktu 100 Hari bagi Mahfud MD Dorong Penerbitan Perppu KPK

Kompas.com - 28/10/2019, 16:55 WIB

Ardito Ramadhan,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Ardito Ramadhan

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mohammad Mahfud MD saat pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala badan setingkat menteri.(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch memberi waktu 100 hari bagi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk mendorong penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait UU Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, ditunjuknya Mahfud sebagai Menko Polhukam memberi angin segar karena Mahfud dapat ikut mendorong Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu KPK.

"Kita sangat berharap besar agar Prof Mahfud bisa terus konsisten mendorong lahirnya Perppu. Bahkan kalau kita boleh memberikan limitasi waktu, 100 hari," kata Kurnia di Kantor ICW, Senin (28/10/2019).

Kurnia menuturkan, jabatan Menko Polhukam dapat menjadi ujian konsistensi Mahfud dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dengan ikut mendorong penerbitan Perppu KPK.

Sebab, selama ini Mahfud telah beberapa kali menyatakan bahwa langkah paling tepat untuk menyelamatkan KPK dalam polemik revisi UU KPK adalah dengan menerbitkan perppu.

Apabila Perppu KPK tak kunjung terbit dalam waktu 100 hari, Kurnia mengusulkan agar Mahfud sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam.

"Saya rasa 100 hari waktu yang tepat untuk diberikan publik kepada Mahfud MD karena selama ini Mahfud MD dikenal sebagai figur yang pro terharap pemberantasan korupsi," kata Kurnia.

Seperti diketahui, sebelum ditunjuk menjadi Menko Polhukam, Mahfud bersama sejumlah tokoh lainnya sempat diundang Presiden Jokowi ke Istana untuk mendiskusikan Perppu KPK.

Usai pertemuan tersebut, Jokowi menyatakan bahwa ia akan mempertimbangkan Perppu KPK. Namun, hingga kini Jokowi belum juga menerbitkan perppu tersebut.

Adapun Mahfud Md telah dilantik menjadi Menko Polhukam dalam Kabinet Indonesia Maju menggantikan Wiranto yang sebelumnya mengisj jabatan tersebut dalam Kabinet Kerja.

Kompas TV Di komisi Pemberantasan Korupsi sejak 17 Oktober lalu, sudah berlaku Undang-Undang yang baru hasil revisi pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kritik pun mereda terhadap langkah Presiden dan DPR yang menyetujui Undang-Undang yang dianggap banyak orang melemahkan KPK. Harapan pernah diungkap ketua KPK, Agus Rahardjo sesaat sebelum Joko Widodo dilantik kembali jadi presiden periode kedua 2019-2024. Bahwa presiden bersedia mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang KPK demi menganulir Undang-Undang KPK hasil revisi. Namun, sinyal presiden dan para pembantunya di bidang hukum melemah terhadap keluarnya Perppu KPK. Bahkan Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan masih belum mau menanggapi permintaan sejumlah pihak agar Perppu KPK bisa dikeluarkan. Padahal, Mahfud adalah satu dari beberapa orang tokoh yang hadir di Istana Negara yang mendorong Presiden Joko Widodo di akhir masa kerja periode pertamanya mengeluarkan Perppu KPK. Kini, desakan untuk mengeluarkan Perppu KPK memang tak sekeras pada September lalu dengan sejumlah demonstrasi mahasiswa yang menuntut DPR membatalkan rancangan Undang-Undang dan menunut presiden mengeluarkan Perppu KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.