Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak yang Tolak Prabowo Jadi Menteri Pertahanan, Ini Kata Mahfud

Kompas.com - 25/10/2019, 16:08 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi banyaknya penolakan terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pasca-pelantikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (23/10/2019) lalu.

Kementerian Pertahanan sendiri merupakan salah satu kementerian yang berada di bawah langsung Kemenko Polhukam.

"Sebab manusia punya kelebihan masing-masing, punya sisi positif-negatifnya. Saya tidak terlalu mengagendakan orang yang menolak seseorang. Silakan saja itu bangun opini, lalu yang lainnya juga membangun opini," kata Mahfud di Kemenkopolhukam, Jumat (25/10/2019).

Baca juga: Prabowo Jadi Menhan, HAM Dinilai Hanya Jadi Komoditas Politik

Menurut Mahfud, tidak hanya Prabowo, seluruh menteri yang belum lama ini dilantik, termasuk dirinya, pasti ada yang mendukung dan menolak.

Namun, apapun yang dikatakan publik baik mendukung atau menolak, yang pasti saat ini Presiden Jokowi sudah mengangkat yang bersangkutan.

"Tidak usah berpikir kalau ada yang menolak, lalu apa harus mundur? Tidak efektif itu, tidak boleh," kata dia.

Mahfud pun menganalogikannya dengan Pancasila.

Baca juga: Sertijab Menhan, dari Upacara Jajar Kehormatan, Kehadiran Politikus Gerindra, hingga Pesan Ryamizard ke Prabowo

Saat ini, kata dia, masih banyak yang mempertanyakan Pancasila tetapi korupsi di Indonesia masih banyak terjadi, termasuk kejahatan moral lainnya.

"Sama dengan itu. Cara melihat masalah tidak seperti itu, mari setiap masalah kita perbaiki, selesaikan, dan diarahkan ke arah yang benar," pungkas dia.

Diketahui, Presiden Jokowi menunjuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan di periode 2019-2024.

Hal ini membuat beberapa pendukung dari kedua belah pihak kecewa dan ada pula penolakan dari mereka.

Kompas TV Jokowi mengungkap alasan kenapa memilih Prabowo Subianto jadi Menteri Pertahanan. Jokowi sebut ingin membangun demokrasi gotong-royong. Kata Jokowi, di Indonesia tidak ada oposisi kayak negara lain. Menurut Jokowi, demokrasi Indonesia adalah demokrasi gotong-royong. Oleh karena itu, Jokowi tidak masalah rivalnya masuk kabinet. Selain Prabowo, ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo yang menjadi menteri kelautan dan perikanan. Jokowi pun menyebut posisi Menteri Pertahanan diberikan kepada Prabowo karena rekam jejaknya selama berkarir di TNI. "Ya memang pengalaman beliau besar, beliau ada di situ," kata Jokowi kepada para wartawan di Istana, Kamis (24/10/19).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com