Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

8 Catatan Kritis untuk Kementerian Keuangan Kabinet Indonesia Maju

Kompas.com - 25/10/2019, 16:05 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.comPresiden Joko Widodo telah resmi melantik para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jumat (25/10/2019).

Mereka akan bekerja untuk lima tahun ke depan. Meski demikian, ada beberapa catatan kritis, terutama untuk sektor ekonomi, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Adalah Anggota DPR RI, Heri Gunawan yang menyampaikan catatan kritisnya kepada Kemenkau yang saat ini dipimpin Sri Mulyani itu.

Baca juga: Ikuti Legal Expo 2019, DPR RI Usung Tema “DPR Baru, Harapan Baru”

Ia menganggap kinerja pemerintah di bidang ekonomi pada periode sebelumnya masih kurang menggembirakan.

Total ada 8 catatan kritis yang ia sampaikan. Berikut ini selengkapnya:

1. Pertumbuhan ekonomi yang lambat

Hal pertama yang Heri soroti adalah pertumbuhan ekonomi karena hanya mencapai lima persen.

Hasil itu menempatkan Indonesia di peringkat 33 dunia sekaligus memastikan jika Indonesia belum pernah mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 10 persen.

“Bila pertumbuhan ekonomi kita terus hanya berada di kisaran lima persen, bahkan mungkin tidak sampai, berarti kita tidak akan mungkin sampai pada kategori negara maju,” ujar Heri dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

2. Pendapatan perkapita yang rendah

Catatan kritis selanjutnya dari politisi fraksi Gerindra adalah mengenai pendapatan perkapita.
Saat ini, pendapatan perkapita Indonesia baru masuk kategori menengah-rendah. Hal itu membuat Indonesia terlempar ke peringkat 114 dunia.

Sementara itu, untuk menjadi negara maju, pendapatan perkapita harus lebih dari 12.000 dollar AS.

3. Rasio pajak yang rendah

Masalah pajak juga tidak luput dari catatan kritis. Heri memaparkan jika rasio pajak Indonesia adalah yang paling rendah di kawasan Asia dan Afrika.

4. Deindustrialisasi

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Banjir Dubai, Kemenlu Sebut Tak Ada WNI Jadi Korban

Banjir Dubai, Kemenlu Sebut Tak Ada WNI Jadi Korban

Nasional
Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Nasional
Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal 'Amicus Curiae' Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal "Amicus Curiae" Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Nasional
Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Nasional
Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Nasional
Cara Urus Surat Pindah Domisili

Cara Urus Surat Pindah Domisili

Nasional
Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com