Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum Projo Jadi Wamendes, Jokowi Tugaskan Kawal Dana Desa

Kompas.com - 25/10/2019, 14:12 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk ketua umum organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat memperkenalkan 12 nama wakil menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

"Budi Arie Setiadi, beliau kami beri kepercayaan jadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," kata Jokowi.

Budi Arie yang semula duduk lesehan di anak tangga istana lalu berdiri saat namanya diperkenalkan.

Baca juga: Profil Budi Arie Setiadi, dari Aktivis, Relawan hingga Wakil Menteri

Budi akan mendampingi Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar yang sudah dilantik lebih dulu.

Jokowi tak menjelaskan alasan khusus kenapa ia memilih Budi Arie. Ia hanya mengungkapkan alasan kenapa Kementerian Desa dan PDTT membutuhkan wakil menteri.

"Karena kita memiliki 74.000 desa di seluruh tanah air perlu di-back up agar pengawasan dana desa yang sudah mencapai lebih dari Rp 70 trilin per tahun bisa dilakukan pengawasan sehingga memberikan hasil baik pada desa kita," kata Jokowi. 

 

Kompas TV Serah terima jabatan menteri pertahanan dari Ryamizard Ryacudu kepada Prabowo Subianto telah digelar pada hari Kamis (24/10/2019). Prabowo disambut dengan upacara kehormatan yang diikuti jajaran Kementerian Pertahanan, Menko Polhukam, Panglima TNI beserta 3 Kepala Staf Angkatan. Usai serah terima jabatan Prabowo berjanji akan meneruskan yang telah diwariskan pendahulunya dan mempelajari masalah pertahanan bersama jajarannya dan ketiga angkatan di TNI. Pekerjaan berat memang menanti Prabowo. Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menyatakan setelah ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo, Prabowo harus memberikan pembuktian sekaligus menjalankan visi presiden mengenai poros maritim. Terkait anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 127,4 triliun yang naik cukup signifikan dan mengalahkan anggaran Kementerian PUPR dan Polri Connie menilai cukup tidaknya anggaran akan bergantung program kementerian yang akan dirumuskan oleh menteri pertahanan. Tantangan pertahanan kini makin kompleks. Visi poros maritim dunia yang digagas Presiden Jokowi pada periode pertama pemerintahannya mensyaratkan kekuatan laut dan udara yang mumpuni serta pertahanan yang sanggup mengantisipasi ancaman dunia maya. Pertahanan tentu tidak cukup sebatas memenuhi kekuatan pokok minimum atau MEF namun harus mencapai peta jalan pertahanan yang sudah dirumuskan dan terus berkembang. #PrabowoSubianto #MenteriPertahanan #KabinetIndonesiaMaju
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com