Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bantah Pilih Jaksa Agung karena Adik Politisi PDI-P

Kompas.com - 24/10/2019, 22:02 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, ia memilih ST Burhanuddin menjadi Jaksa Agung karena profesionalitasnya sebagai jaksa karier.

Ia membantah memilih Burhanuddin karena ia merupakan adik dari politisi PDI-P TB Hasanuddin.

"Jaksa Agung kita melihat juga pertama memang dibutuhkan orang dari internal biar juga bisa memahami hal hal yang ada di internal Jaksa Agung," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). 

Baca juga: Alasan Jokowi Pilih Tito Jadi Mendagri meski Gagal Ungkap Kasus Novel

Jokowi mengaku memilih ST Burhanuddin karena visinya yang lebih mengutamakan pencegahan korupsi.

"Saya kira itu yang membuat saya sangat tertarik. Bahwa seseorang saudaranya di partai saya kira tidak boleh melihat itu," kata Jokowi.

Jokowi pun menjamin Burhanuddin profesional dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum di Korps Adhyaksa.

"Beliau mantan jaksa muda berpengalaman, saya lihat penampilan juga oke. Tegas tapi lembut. Ya kan," kata dia.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menduga, penunjukkan Burhanuddin sebagai Jaksa Agung dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 berdasarkan faktor kedekatan keluarga.

"Saya menduga pilihan kepada Burhanuddin sebagai Jaksa Agung karena faktor kedekatan dengan tokoh atau pengurus partai PDI Perjuangan, yaitu sebagai adik kandung dari Tubagus Hasanudin," ujar Boyamin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Ini Pertimbangan Jokowi Pilih Purnawirawan Jenderal TNI Jadi Menag

Namun, ST Burhanuddin menegaskan ia dipilih Jokowi karena latar belakangnya sebagai jaksa karier. Ia membantah menjadi Jaksa Agung karena diusulkan PDI-P. 

"Enggak ada, saya diambil (karena) profesional, sama sekali tidak (diusulkan) PDI-P," kata Burhanuddin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Burhanuddin mengakui, ia adalah adik dari politikus PDI-P TB Hasanuddin. Namun, ia menegaskan bahwa hal itu harusnya tidak membuat jabatan yang ia emban saat ini dikaitkan dengan partai berlambang banteng.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com