Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Cerita soal Menteri yang Bandel ke Muhadjir...

Kompas.com - 24/10/2019, 20:53 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Puan Maharani menceritakan pengalamannya selama bertugas sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Puan menekankan, posisinya sebagai seorang Menko mengharuskan dirinya mengutamakan koordinasi dan sinkronisasi.

Hal itu ia ceritakan seusai menyerahkan jabatan Menko PMK ke mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

"Apalagi kalau di dalam gedung ini jalan sendiri-sendiri. Jadi awalnya ini para deputinya, staf ahli, staf khusus mungkin paham kalau saya datang pertama itu, pasti dikira menkonya cerewet dan detail," kata Puan dalam pidatonya.

Baca juga: Cerita Puan Maharani Ditelepon Muhadjir Effendy Jelang Pelantikan Menteri

Tak jarang, ia juga menggelar rapat hingga malam hari. Hingga jam 12 malam pun, Puan masih kerap mengirimkan pesan ke jajarannya jika ada masalah yang harus segera ditangani.

"Dan saya enggak bisa kan sebagai Menko urusannya cuma satu. Menko dalam satu hari bisa bicara kesehatan, bicara sosial, bicara pendidikan, bicara olahraga, itu ganti-ganti terus. Kadang kalau banyak pikiran bisa blank. Jadi harus ada pointers-nya supaya bisa ngomong," kata dia.

Tantangan kedua sebagai Menko PMK, lanjut Puan, menghadapi menteri-menteri yang "bandel".

Kemenko PMK membawahi sejumlah kementerian teknis, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

"Menterinya 'bandel', ada yang enggak datang rapat. Kita enggak mungkin memutus satu permasalahan kalau menterinya enggak datang. Pak Muhadjir juga pengalaman, kalau Pak Muhadjir misal enggak datang rapat 2 kali, saya telepon, Pak kemana? Kok sudah saya undang dua kali enggak datang ini enggak bisa kita putusi loh, Pak," cerita Puan.

Meski demikian, Puan kadang memaklumi bahwa menteri teknis pernah tak ikut rapat lantaran juga mengurusi masalah sesuai bidang kementeriannya.

"Ya kadang disampaikan, 'Oh iya, Bu, saya ini, begini'. Ya sudah rapat besok tolong datang, ya. Kita kan punya grup (chatting) ya, saya bilang, bapak, ibu siapkan waktunya supaya bisa datang," ujar dia. 

Baca juga: Cerita Muhadjir Effendy, Konsultasi ke Puan Saat Diminta Jadi Menko PMK

Menurut dia, hal seperti itu juga diperlukan demi mempererat hubungan personal. Sebab, permasalahan-permasalahan yang ada tak bisa diputuskan dan diselesaikan oleh satu pihak saja.

Tak jarang, dalam rapat, perdebatan di antara para menteri teknis di bawah Kemenko PMK pun kerap terjadi.

Muhadjir, kata Puan, adalah sosok menteri yang kerap berupaya meredam risiko konflik saat debat.

"Kalau saya sebelahnya Pak Muhadjir, kan beliau Jawa halus ya, suka bilang, 'Bu harusnya enggak boleh begitu, Bu. Bu rapat itu wes sudahlah, Bu, tenang, Bu, nanti kita selesaikan di luar'. Saya bilang enggak apa-apa, Pak. Justru di dalam kita boleh berdebat, tapi di luar enggak boleh ada yang ngomong macam-macam," kata dia. 

Baca juga: Sertijab Menko PMK Rampung, Ini Pesan Puan ke Muhadjir...

Oleh karena itu, ia merasa bersyukur selama lima tahun, tak ada menteri teknis di bawah koordinasinya yang silang pendapat di luar.

Menurut dia, hal itu juga penting membangun kesan dirinya dan para menteri teknis kompak.

"Semuanya kita kawal di dalam, di rapat boleh beda, di luar adem ayem kalau ada masalah kita selesaikan di dalam," kata Puan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com