Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung: Saya Profesional, Bukan Usulan PDI-P

Kompas.com - 24/10/2019, 13:53 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan ia dipilih Jokowi karena latar belakangnya sebagai jaksa karier. Ia membantah menjadi Jaksa Agung karena diusulkan PDI-P.

"Enggak ada, saya diambil (karena) profesional, sama sekali tidak (diusulkan) PDI-P," kata Burhanuddin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Burhanuddin mengakui ia adik dari politikus PDI-P TB Hasanuddin.

Namun ia menegaskan bahwa hal itu harusnya tidak membuat jabatan yang ia emban saat ini dikaitkan dengan partai berlambang banteng tersebut.

Baca juga: Langkah Pertama Jaksa Agung Baru, ST Burhanuddin

"Apakah misalnya kakak saya tokoh PDI-P apakah saya tidak boleh? Jangan terus kakak saya tokoh PDI-P kemudian hak keperdataan saya hilang," kata dia.

Hasanuddin menegaskan ia bukan pemegang kartu tanda anggota PDI-P, apalagi aktif di partai pengusung utama Jokowi itu.

"Kantornya saja tidak tahu," ujarnya.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menduga, penunjukkan Burhanuddin sebagai Jaksa Agung dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 berdasarkan faktor kedekatan keluarga.

"Saya menduga pilihan kepada Burhanuddin sebagai Jaksa Agung karena faktor kedekatan dengan tokoh atau pengurus partai PDI Perjuangan, yaitu sebagai adik kandung dari Tubagus Hasanudin," ujar Boyamin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Adik TB Hasanuddin Jadi Jaksa Agung, Nasdem Pertanyakan Konsistensi PDI-P

MAKI, kata dia, menyayangkan pilihan Presiden Jokowi terhadap Burhanudin.

Ia mensinyalir ada kepentingan politik di balik pemilihan Jaksa Agung ini dan tak ubahnya dengan Jaksa Agung periode sebelumnya, M Parestyo dari Partai Nasdem. 

Boyamin pun meragukan Jaksa Agung baru akan mampu menegakkan hukum secara mandiri dan independen terlepas dari kepentingan politik jika terpilihnya Burhanuddin karena kedekatan terhadap parpol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com