Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Baru Jokowi Disarankan Jangan Rangkap Jabatan, Ini Alasannya

Kompas.com - 22/10/2019, 13:39 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengingatkan agar jajaran Kabinet Kerja Jilid 2 Presiden Joko Widodo yang terbentuk nanti, tak rangkap jabatan dalam aspek apapun.

Enny menegaskan, hal itu demi mencegah risiko terjadinya konflik kepentingan ketika yang bersangkutan sudah bertugas sebagai menteri.

"Yang paling utama, ketika mereka sudah bersedia memenuhi amanah dari presiden menjadi menteri, mestinya seluruh atribut dan jabatan sebelumnya semuanya ditinggalkan dan dirinya fokus menenuhi panggilan tugas kenegaraan," kata Enny dalam diskusi bertajuk Mencermati Kabinet Jokowi Jilid 2 di Upnormal Raden Saleh, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Fokus SDM, Kabinet Jokowi Jilid 2 Diharap Tak Sekadar Usung Program Pragmatis

Misalnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang diproyeksikan akan masuk dalam kabinet Jokowi lagi.

Enny memandang kemampuan dan kepemimpinan Airlangga yang sebelumnya menjadi Menteri Perindustrian memang tidak diragukan lagi.

Namun demikian, Airlangga juga harus meyakinkan kepada publik luas bahwa ia bebas dari konflik kepentingan. Apalagi ketika nantinya menjadi menteri di sektor yang strategis.

Kemudian, lanjut Enny, rangkap jabatan juga termasuk pada calon menteri berlatar belakang pengusaha.

Misalnya, pengusaha Erick Thohir, Founder Gojek Indonesia Nadiem Makarim dan pendiri sekaligus Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama. Mereka juga harus meninggalkan jabatan sebelumnya.

"Kita tidak membedakan apakah dia berasal dari partai, pengusaha, profesional, akademisi atau siapapun. Jadi menurut saya itu (tidak rangkap jabatan) paling penting," ujar Enny.

"Ini untuk memastikan bahwa menteri yang diangkat kredibel dan bisa membangun kembali trust masyarakat," lanjut dia.

Hal senada juga disampaikan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris. Ia mengingatkan, mereka yang ditunjuk Jokowi tidak boleh rangkap jabatan.

Baca juga: Jokowi Susun Kabinet, Rupiah Menguat

"Seperti pimpinan partai politik itu harus memilih, tidak boleh dibiarkan tetap menjabat sebagai ketua umum partai tapi saat yang sama menjadi menteri. Sudah pasti muncul konflik kepentingan," kata dia.

Ia juga meminta Jokowi untuk tegas bahwa orang-orang yang bekerja di bawahnya harus loyal kepada dirinya saja.

"Kalau enggak, nanti enggak sehat tata kelola pemerintahannya. Ada yang punya loyalitas ganda di situ. itu kan mesti dihindari," kata dia. 

 

Kompas TV Berita terpopuler pertama, sejumlah tokoh memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/19). Dengan mengenakan kemeja berwarna putih, para tokoh ini menemui Presiden Jokowi sejak pagi. Mereka digadang – gadang menjadi calon menteri kabinet Jokowi. Beberapa tokoh yang terlihat hadir di Istana, yakni Mahfud MD, Nadiem Makarim, Wishnutama Kusubandio, Erick Thohir, Fadjroel Rachman yang ditemani Pratikno dan Nico Harjanto. Selain itu, politisi dari Partai Golkar sekaligus Bupati Minahasa Selatan Chistiany Euginia Paruntu atau Tetty Paruntu mendatangi Istana. Tetty datang ke Istana bertepatan dengan rencana presiden mengenalkan calon menterinya. Tetty Paruntu tiba di Istana mengenakan kemeja putih didampingi dua ajudannya. Terkait pemanggilan Tetty Paruntu ke Istana, Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden menyatakan, Tetty Paruntu tidak bertemu Presiden Jokowi. Maka, Tetty Paruntu yang jadi usulan menteri langsung dari Golkar tidak termasuk sebagai calon menteri kabinet Jokowi – Ma’ruf Amin. Tokoh lain yang memenuhi panggilan Presiden Jokowi adalah Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Kapolri tiba di Istana bersama jajarannya, seperti Kadiv Humas Porli Irjen Muhammad Iqbal. Hingga kini, belum diketahui kedatangan Kapolri terkait susunan menteri presiden Jokowi atau soal keamanan di Indonesia. Berita terpopuler kedua, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto turut hadir di istana negara untuk menemui Presiden Joko Widodo. Prabowo tiba di Istana ditemani oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo. Keduanya kompak mengenakan kemeja putih lengan panjang. Kedatangan Prabowo dan Edhy ini menyusul hadirnya tokoh lainnya yang disinyalir sebagai calon menteri. Prabowo menyebut dirinya siap membantu pemerintah Jokowi di bidang pertahanan. Prabowo menambahkan soal posisi menteri apa nanti akan disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi. Berita terakhir, Wakil Presiden 2019 – 2024 Ma’ruf Amin menerima memori jabatan dari Wakil Presiden 2014 – 2019 Jusuf Kalla. Serah terima jabatan wakil presiden digelar di istana wakil presiden. JK mengaku terkenang saat menerima memori jabatan dari Boediono lima tahun lalu. Sementara itu, di hadapan JK, Ma’ruf Amin memuji JK yang telah menorehkan banyak prestasi sebagai wapres. Selanjutnya, di hari pertama menjabat sebagai wapres, Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Jepang. Ma’ruf Amin yang ditemani sang istri Wury Estu Handayani berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Duta Besar Jepang untuk Indonesia pun ikut melepas rombongan. Dalam kunker ini, Menteri Luar Negeri era kabinet Jokowi jilid I, Retno Marsudi ikut mendampingi Ma’ruf Amin selama dinas. Ma’ruf menyebut, hal itu atas arahan Presiden Jokowi. Ma’ruf Amin mewakili Presiden Jokowi untuk menghadiri penobatan Naruhito sebagai Kaisar Jepang menggantikan ayahnya, Kaisar Akihito, yang turun takhta dengan alasan kesehatan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com