Ditunjuk Jadi Menteri, Mahfud Diajak Jokowi Diskusi soal Penegakan Hukum yang Menurun

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahfud MD mengakui ia ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai menteri di kabinet jilid II. Menurut Mahfud, Presiden belum memberitahu menteri apa yang akan dijabatnya.

Namun Mahfud mengaku diajak diskusi soal kinerja penegakan hukum yang menurun belakangan ini.

"Yang agak dalam kami diskusi masalah pelanggaran HAM, hukum yang kurang menggigit. Bapak presiden memperhatikan sungguh-sungguh di bidang penegakan hukum yang pada tahun terakhir ini agak turun, sehingga kita diminta bekerja keras," kata Mahfud usai bertemu Jokowi, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Mahfud MD: Rabu, Semua Menteri Diperkenalkan dan Dilantik

Selain itu, Mahfud juga mengaku diajak Jokowi berdiskusi soal pelanggaran HAM dan pemberantasan korupsi. Ada juga diskusi mengenai persoalan deradikalisasi.

"Untuk benar-benar menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya dan penegakan hukum itu harus dimotori oleh lembaga eksekutif. Karena lembaga eksekutif itu mempunyai semua perangkat yang diperlukan untuk menegakkan hukum dan itu disediakan oleh negara," sambung Mahfud.

Berdasarkan diskusi itu, Mahfud memprediksi dia akan ditunjuk menjadi Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung atau Menteri Agama.

Baca juga: Seusai Bertemu Jokowi, Mahfud Mengaku Ditunjuk Jadi Menteri

Mahfud mengaku siap membantu Jokowi-Ma'ruf di pos apapun.

"Saya nyatakan bersedia. Saya nyatakan siap membantu negara," kata Mahfud.

"Saya kira, ya surprised juga tadi presiden tahu betul latar belakang saya dari waktu ke waktu. Sehingga saya tidak perlu nawar saya ingin apa, beliau tahu yang cocok untuk saya apa. Sehingga saya tidak perlu bertanya, beliau tahu saya tepatnya dimana," sambungnya.