Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Menduga Ada Mobilisasi Massa dalam Kerusuhan Wamena

Kompas.com - 18/10/2019, 17:34 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menduga ada mobilisasi massa terkait kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Wamena, Papua.

Komnas HAM pun meminta aparat keamanan mencari tahu adakah mobilisasi massa terkait kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Wamena, Papua.

"Kami minta aparat keamanan mencari tahu dan menelusuri, adakah mobilisasi massa dalam kerusuhan di Wamena. Kita tahu, di sana itu dikelilingi gunung-gunung, dan saat kerusuhan terjadi, ada dugaan mobilisasi massa dari masyarakat yang tinggal di gunung," ujar Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Baca juga: Pelaku Penikaman Buruh Bangunan di Wamena Ditangkap Saat Sedang Tidur

Komnas HAM, lanjutnya, berharap aparat keamanan mencari tahu bagaimana munculnya massa pada kerusuhan di Wamena, apakah ada yang memobilisasi atau tidak dan seperti apa koordinasinya.

"Karena massa datang itu begitu banyak, kalau dalam bahasa sederhananya datang dari delapan penjuru, dari mana-mana. Ini harus dicari tahu polisi sehingga kita bisa lebih tahu detail bagaimana kerusuhan terjadi," jelasnya.

Diberitakan, kerusuhan Wamena yang berawal dari aksi unjuk rasa siswa di Kota Wamena, Papua, Senin (23/9/2019).

Baca juga: Komnas HAM Temukan 10 Warga Papua Diduga Tewas dalam Kerusuhan Wamena

Demonstran bersikap anarkistis hingga membakar rumah warga, kantor pemerintah, PLN, dan beberapa kios masyarakat.

Unjuk rasa yang berujung kerusuhan itu diduga dipicu oleh perkataan bernada rasial seorang guru terhadap siswa di Wamena.

Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Candra Dianto menyatakan bahwa korban tewas berjumlah 33 orang.

Baca juga: Gelombang Pengungsi Asal Wamena Terus Berdatangan ke Poso

Pihak kepolisian sudah menetapkan lima tersangka terkait kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, Senin (23/9/2019).

"Dari hasil pemeriksaan, lima tersangka sudah ditetapkan oleh Polres Wamena," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2019).

Ia belum merinci lebih jauh mengenai peran kelima tersangka. Namun, Dedi menuturkan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan para pelaku bukan berasal dari Wamena.

Saat ini, Dedi mengatakan bahwa secara umum situasi di Wamena sudah kondusif.

Kompas TV Kepolisian Daerah Papua dan Komando Daerah Militer XVII Cenderwasih menggelar pasukan di depan Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya. Tujuannya adalah konsolidasi pasukan pengaman gabungan pasca-kerusuhan di Wamena pada 23 September lalu. Sebanyak 1.500 personel gabungan TNI dan Polri disiagakan di Wamena untuk meningkatkan pengamanan pasca-kerusuhan akhir September lalu. Patroli di sejumlah daerah rawan dilakukan pasca-gelar pasukan. Semua pasukan baik organik maupun bawah kendali operasi disiagakan hingga semua aktivitas masyarakat kembali normal. Sementara itu warga yang sudah 3 pekan mengungsi ke Jayapura kembali ke Wamena. 29 warga menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara kembali ke Wamena Senin (14/10/2019) ini. Tak hanya mengangkut warga yang kembali dari pengungsian pesawat Hercules juga membawa bantuan bari warga di Wamena. #Kemanan #Wamena
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com