Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kriteria Menteri Agama dari Muhammadiyah

Kompas.com - 18/10/2019, 07:42 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir menyampaikan kriteria Menteri Agama di kabinet Presiden Joko Widodo jilid kedua yang sebentar lagi akan terbentuk.

Haedar mengatakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin selama ini kinerjanya sudah bagus lantaran mengayomi semua golongan di Indonesia.

Oleh karena itu, ke depannya, ia berharap agar Menteri Agama yang baru juga dapat mengayomi semua golongan.

"Menteri Agama, saya pikir juga selama ini bagus. Ke depan, bisa mengayomi semua golongan," kata Haedar saat ditemui di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

"Menteri Agama yang baru juga bisa mendewasakan kedewasaan umat dan juga mananamkan nilai-nilai di mana Islam dan agama itu menjadi rahmatan lil alamin," lanjut dia.

Baca juga: Soal Kabinet Kerja Jilid 2, Ini 4 Kriteria Menteri Jokowi...

Haedar menambahkan, Menteri Agama yang baru nanti juga harus mampu menyikapi perbedaan pemikiran keagamaan yang berbeda-beda di Indonesia.

Menurut dia, perbedaan pemikiran keagamaan harus disikapi secara bijak supaya tidak menimbulkan konflik horizontal.

"Perbedaan politik, mazhab, itu biar saja ya menjadi kekayaan. Menteri Agama ke depan harus bisa mengayomi semuanya," lanjut dia.

Haedar sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019.

Ia meminta masyarakat menyudahi perbedaan politik yang terus dibangun sejak Pilpres 2019.

"Dari Muhammadiyah, 20 oktober 2019 ini, kita sukseskan semuanya seluruh komponen bangsa. Karena sukses pelantikan presiden dan wakil presiden itu juga sukses bangsa Indonesia," ujar Haedar.

"Jadi semangat perbedaan politik harus dikhatamkan, tutup buku," lanjut dia. 

 

Kompas TV Tiga hari jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, persiapan pengamanan pun dilakukan dengan matang. Dengan sistem pengamanan 3 ring, TNI-Polri jamin negara aman jelang pelantikan. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah jalan di ibu kota, Kamis (17/10) pagi.<br /> <br /> Ini imbas dari penutupan jalur dan pengalihan arus lalu lintas menuju kawasan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Penutupan jalan ini sebagai bentuk antisipasi aksi demonstrasi yang digelar di Depan Gedung DPR RI.<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com