Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Usulkan Jokowi Bentuk Badan Riset Nasional

Kompas.com - 17/10/2019, 12:01 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan mengusulkan Presiden Joko Widodo membentuk Badan Riset Nasional pada pemerintahan periode kedua.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, keberadaan Badan Riset Nasional dibutuhkan untuk menyokong visi Jokowi yang hendak meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

"Memajukan kesejahsetraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa terjadi apabila pengembangan SDM Indonesia menitikberatkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Kamis (17/10/2019).

"Kehadiran Badan Riset Nasional sangatlah diperlukan. Pengembangan SDM harus meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu dasar, misalnya matematika, fisika, kimia dan biologi," lanjut dia.

Baca juga: Menurut Maruf Amin, Akan Dibentuk Badan Riset Nasional

Hasto menambahkan, pengembangan ilmu tersebut sangat penting guna meningkatkan produktivitas nasional .

Secara khusus pada ilmu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, contohnya pertanian dan kelautan.

PDI-P juga menaruh perhatian besar terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menjadi tulang punggung peningkatan kualitas SDM sesuai skala prioritas kebijakan Presiden.

"Memajukan kesejahsetraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa terjadi apabila pengembangan SDM Indonesia mengandalkan kemampuan bangsanya sendiri," ujar Hasto.

"Tidak ada bangsa besar tanpa nasionalisme yang tinggi," lanjut dia. 

 

Kompas TV Penggerebekan dan penggeledahan oleh tim dari Densus 88 yang dibantu oleh Kepolisian Sektor Tambun dilakukan di kompleks Perumahan Papan Mas, Bekasi, Jawa Barat.<br /> <br /> Dari lokasi penggerebekan petugas menangkap satu terduga teroris yang diduga tergabung dalam ISIS. Selain menangkap satu orang terduga teroris petugas juga menyita sejumlah barang bukti yang mirip rangkaian bahan peledak.<br /> <br /> Diduga terduga teroris masuk dalam jaringan JAD Lampung yang sebelumnya lebih dulu ditangkap densus 88 anti terror. #Densus88 #Teroris #Bekasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com