Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MA Lantik Lima Anggota BPK Periode 2019-2024

Kompas.com - 17/10/2019, 11:54 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali melantik lima orang Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024 di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Kelima orang itu adalah Achsanul Qosasi, Daniel Lumban Tobing, Harry Azhar Azis, Hendra Susanto, dan Pius Lustrilanang.

Mereka merupakan anggota BPK terpilih yang disahkan oleh DPR RI tanggal 26 September 2019 lalu, dari 55 orang calon anggota.

"Sebelum memangku jabatan anggota BPK, saudara-saudara wajib disumpah," ujar Ketua MA Hatta Ali saat akan melantik.

Baca juga: Anggota BPK Terpilih Mayoritas dari Parpol, Pengamat: Saya Hopeless

Kelimanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2019.

Dalam Kepres itu juga disebutkan pemberhentian dengan hormat atas pimpinan BPK sebelumnya yang telah habis masa jabatannya.

Kelimanya adalah Moermahadi Soerja Djanegara sebagai ketua dan anggota, Harry Azhar Aziz sebagai anggota, Rizal Djalil sebagai anggota dan Ahsan Qodasi sebagai anggota.

Baca juga: Profil Daniel Tobing, dari Caleg Gagal hingga Jadi Pimpinan BPK

Pelantikan itu dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan beberapa pejabat lainnya. Antara lain, Pimpinan MPR Ahmad Muzani, Zulkifli Hasan dan Fadel Muhammad.

Sejumlah menteri turut hadir, antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, Anggota DPD Silviana Murni.

 

Kompas TV Dua hari sebelum pemberlakuan Undang-Undang KPK Revisi, pegawai KPK tetap melakukan tugas dan juga fungsinya.<br /> <br /> Ini terbukti dengan adanya penindakan dengan operasi tangkap tangan di Medan, Samarinda, Kalimantan Timur, juga Indramayu, Jawa Barat. Rabu (16/10) malam, 4 pimpinan KPK menyampaikan hasil operasi tangkap tangan di Medan, Sumatera Utara, terkait kasus dugaan suap proyek dan jabatan yang melibatkan Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin. Selain Tengku Dzulmi Eldin, dua tersangka lain, yakni kepala bagian protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar, sebagai penerima suap. KPK telah menyegel ruangan di kantor dinas pekerjaan umum, sebanyak lima ruangan yang disegel oleh KPK di antaranya ruang kepala dinas pekerjaan umum dan sekretaris.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com