Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilarang Jokowi, Karnaval Budaya Usai Pelantikan Dipastikan Batal

Kompas.com - 16/10/2019, 15:15 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo melarang pendukungnya menggelar karnaval budaya usai pelantikannya bersama Ma'ruf Amin pada Minggu (20/10/2019). Akibat larangan itu, acara karnaval pun dipastikan batal.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Jokowi pada dasarnya sangat mengapresiasi upaya relawan yang menginginkan adanya sebuah acara syukuran berupa karnaval budaya.

Tetapi, Jokowi ingin acara pelantikannya berlangsung khidmat dan tidak digelar secara berlebihan.

"Jadi untuk itu lah tidak perlu dilakukan acara seperti yang saya sebutkan tadi, karnaval dan seterusnya. Karena Presiden inginkan, sudah, jalan saja sederhana, tetap khimdat, dan beliau ingin segera bekerja," kata Moeldoko dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: Diarak Hingga Nobar, Ini Bocoran Syukuran Pelantikan Jokowi-Maruf

 

Moeldoko berharap seluruh relawan dan pendukung bisa menerima keputusan Jokowi ini.

Presiden tak ingin ada pesta berlebihan dan arak-arakan karena ingin langsung fokus bekerja.

Ia juga membantah bahwa permintaan Jokowi untuk membatalkan karnaval ini diambi karena masalah keamanan.

"Intinya presiden, sudah mau kerja saja. Tidak usah ada euforia," ujar Moeldoko.

Baca juga: Panitia Siapkan 5 Layar Raksasa Nobar Pelantikan Jokowi-Maruf

Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) yang juga hadir dalam kesempatan itu menyatakan, dapat memahami keputusan Presiden tersebut.

Ia mengakui bahwa persiapan perayaan pelantikan sebenarnya sudah berjalan.

"Bahkan kami sudah persiapkan banyak hal termasuk pawai gajah dari Way Kambas, tarian-tarian dari seluruh provinsi Indonesia dan banyak hal untuk semarakkan dan meriahkan acara pada Minggu 20 Oktober. Tapi karena berbagai pertimbangan, kami pahami persiapan-persiapan ini dengan berat hati kita tiadakan," kata Budi.

Baca juga: Ditanya Kondisi Jelang Pelantikan, Ma’ruf Amin: Masih Kuat Jalan 4 Kilometer

 

Ketua Pelaksana Syukuran Inagurasi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 Andi Gani Nena Wea juga memastikan akan mengikuti instruksi Jokowi agar acara karnaval budaya ditiadakan.

"Di Jakarta parade budaya kami batalkan," kata dia.

Kendati demikian, menurut dia relawan dan pendukung Jokowi akan tetap datang ke Istana. Menurut dia, kehadiran massa dalam jumlah besar ini tidak bisa dihindari.

"Kami akan sambut presiden saat pulang ke Istana. Kami tidak akan biarkan Pak Jokowi sendirian," kata dia.

Kompas TV Pimpinan MPRkemarin (15/10) menggelar rapat koordinasi bersama panglima TNI dan Kapolri. Rapat membahas persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma&rsquo;ruf Amin.<br /> <br /> Dalam rapat, MPR bersama TNI-Polri mematangkan persiapan pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019.<br /> <br /> Selain panglima TNI dan Kapolri, turut hadir juga kepala BIN Budi Gunawan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, ketua KPU, serta perwakilan partai politik. #PelantikanPresiden #TNIPolri #MPR


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com