Pemerintah Diminta Utamakan Literasi Digital Ketimbang Blokir Internet

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Lintang Setianti menilai pemerintah patut mengutamakan literasi digital dalam penanganan disinformasi, ketimbang membatasi atau memblokir akses internet.

Menurut Lintang, upaya pembatasan internet yang terjadi beberapa waktu lalu, seperti saat kerusuhan 21-22 Mei 2019 dan kerusuhan di Papua dan Papua Barat justru tidak tepat.

Hal itu disampaikan Lintang dalam diskusi bertajuk Proyeksi Masyarakat Sipil Atas Situasi Indonesia 5 Tahun ke Depan di Upnormal Coffee, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: Jokowi: Internet Cepat Palapa Ring Jangan Dipakai untuk Sebar Hoaks

"Perlu ada peningkatan literasi digital, bagaimana kita melihat critical thinking kita terhadap suatu informasi. Dan literasi ini tidak bisa berjalan baik kalau pemerintah menjalankan hal-hal seperti pemblokiran, pembatasan akses internet," kata Lintang.

Jika penanganan disinformasi difokuskan pada pemblokiran atau pembatasan akses, masyarakat tidak punya kesempatan dalam menilai informasi yang beredar secara kritis menyangkut suatu peristiwa.

"Jadi kalau masih kriminalisasi terhadap opini atau aktivis yang berseberangan menyampaikan informasi berbeda, apalagi menbatasi akses internet, maka saya bisa mengatakan Indonesia sangat mundur dalam melaksanakan demokrasi di dunia digital," katanya.

Ia menuturkan, disinformasi sudah menjadi tantangan global. Pendekatan dalam penanganan disinformasi pun harus tetap menjamin prinsip demokrasi.

Lintang mendorong adanya perbaikan regulasi yang menjamin hak asasi manusia (HAM).

"Kami rekomendasinya terkait kebijakan harus ada pengetahuan dan kemauan dari policy makers dan aparat penegakan hukum untuk memahami bagaimana sih kriminalisasi terhadap ekspresi dan informasi supaya tidak melanggar HAM," ujarnya.

Baca juga: Resmikan Palapa Ring, Jokowi Dapat Kritik Internet di Rote Masih Lemah

Pemerintah juga disarankan bekerja sama dengan perusahaan platform media sosial meningkatkan kemampuan teknologi untuk menyaring berbagai hoaks dan disinformasi yang bisa menimbulkan konflik.

"Kalau kita mau konsisten sebagai negara demokrasi ya harus berkaca diri lagi, dengan situasi sekarang apalagi dengan kebijakan-kebijakan informasinya seperti ini," katanya.