Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga: Saya Siap Beri Masukan dari Luar Pemerintahan

Kompas.com - 14/10/2019, 19:32 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden pada Pemilu 2019, Sandiaga Uno, mengatakan, untuk membangun Indonesia lima tahun ke depan, dibutuhkan masukan dari pihak di luar pemerintah atau oposisi.

"Saya meyakini bahwa masih sangat dibutuhkan masukkan dari luar pemerintahan, mitra yang kritis konstruktif menyampaikan pesan-pesan, yang jelas demi kemajuan bangsa," kata Sandiaga di Jalan Pulombangkeng, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Sandiaga mengatakan, masyarakat Indonesia, terutama para elite politik, berkewajiban untuk menyampaikan kritikannya kepada pemerintah.

Sebab, kata dia, kritikan itu ibarat pil pahit yang dapat menyembuhkan.

"Saya bersedia untuk memberikan masukan dari luar pemerintahan menyampaikan hal-hal yang seperti 'pil pahit'," ujar dia. 

Baca juga: Soal Kemungkinan Kembali ke Gerindra, Sandiaga Bakal Putuskan Pekan Ini

Sandiaga merasa khawatir, apabila semua parpol masuk ke koalisi pemerintah, kritik semakin berkurang.

"Kalau sudah di dalam pemerintahan itu nanti dikhawatirkan semuanya, kan 'asal bapak senang'. Ini yang harus kita sampaikan dalam spirit kebersamaan ini masukan-masukan ini harus kita sampaikan juga," ucap dia. 

Ketika ditanya Gerindra lebih cocok bergabung ke koalisi pemerintah atau menjadi pihak oposisi, Sandi mengatakan, mengenai hal itu tergantung keputusan ketua umum partai nantinya. 

Partai Gerindra disebut-sebut akan bergabung dengan koalisi pemerintah. Kabar tersebut diperkuat setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Baca juga: PDI-P Tak Keberatan Jika Gerindra Masuk Dalam Kabinet Jokowi-Maruf

Salah satu agendanya yakni terkait peluang Gerindra untuk masuk ke koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Tak hanya itu, Minggu (13/10/2019) Prabowo berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Permata Hijau.

Dalam pertemuan, itu Prabowo dan Surya Paloh membahas agenda politik pasca-pemilu dengan menyamakan persepsi untuk menghadapi tantangan lima tahun ke depan.

Surya Paloh mengatakan, tak mempermasalahkan semisal Gerindra merapat ke koalisi asalkan satu semangat untuk mengedepankan kepentingan nasional dan memiliki kesepahaman visi dan misi dengan partai-partai pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com