Sekjen PPP Minta Parpol yang Ingin Gabung Pemerintah Tak Bersikap seperti Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengingatkan, partai politik yang ingin bergabung dengan koalisi pemerintah agar menjaga etika jika bergabung nanti.

Ia mengatakan, partai melalui kadernya boleh mengkritik pemerintah di Parlemen, namun tidak berperilaku seperti pihak oposisi.

Hal ini disampaikan Arsul menyusul pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan, Kamis (10/10/2019).

Baca juga: Sekjen Demokrat: Jika Presiden Jokowi Mengajak, Kami Siap Bantu

"Bagi PPP yang penting setiap partai yang berkoalisi perlu tertib menjaga etika koalisinya terhadap pemerintahan. Kritis boleh dalam konteks menjalankan tugas pengawasan di parlemen, namun tidak berperilaku seperti oposisi dalam model pemerintahan parlementer," kata Arsul saat dihubungi, Jum'at (11/10/2019).

Arsul mengaku tidak mengetahui apakah akan ada partai baru yang akan bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam waktu dekat.

Arsul menegaskan, PPP tak khawatir apabila ada partai baru masuk ke koalisi pemerintah.

"Masa khawatir, Pak Jokowi enggak akan meninggalkan PPP kok," ujarnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya bertemu dengan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/9/2019).

Pantauan Kompas.com, SBY diterima Jokowi di ruang Garuda, Istana Merdeka.

Usai pertemuan, Jokowi menyampaikan hasil pertemuannya dengan SBY.

Baca juga: Menurut Sekjen Demokrat, Ini Pembicaraan SBY dengan Jokowi di Istana

Jokowi mengakui, ia membahas peluang Partai Demokrat bergabung ke kabinet saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Kendati demikian, belum ada keputusan yang diambil.

"Kita bicara itu tapi belum sampai sebuah keputusan," kata Jokowi kepada wartawan usai bertemu SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/9/2019).