Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komposisi Pimpinan Tiga Badan Kelengkapan di MPR

Kompas.com - 09/10/2019, 17:33 WIB
Kristian Erdianto,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan MPR telah memutuskan komposisi pimpinan tiga badan yang akan membantu MPR dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat pimpinan yang dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

"Kami telah memutuskan komposisi pimpiman badan-badan yang ada di MPR. Perlu diketahui kita memiliki tiga badan yakni badan sosialiasi, badan pengkajian, dan badan anggaran," ujar Bambang. 

Baca juga: 10 Pimpinan MPR Berbagi Tugas, Ini Rinciannya...

Adapun Badan Sosialisasi disepakati ketuanya berasal dari Fraksi Partai Gerindra, sedangkan empat wakil ketua akan diisi oleh anggota Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Badan Sosialisasi bertugas menyosialisasikan empat pilar kebangsaan kepada masyarakat. Keempat pilar tersebut yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kemudian, Badan Pengkajian disepakati ketuanya dari PDI Perjuangan dibantu empat wakil ketua, yakni dari Fraksi Partai Golkar, kelompok DPD, PPP, dan Partai Gerindra.

Badan Pengkajian bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, seperti UUD 1945 dan merumuskan pokok-pokok pikiran tentang rekomendasi MPR berkaitan dengan dinamika masyarakat.

Baca juga: Ketua MPR: Kita Tak Boleh Tabu Untuk Amendemen UUD 1945

Selain itu, Badan Penganggaran diketuai oleh Fraksi Partai Golkar dibantu dengan empat wakil dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kelompok DPD, Partai Gerindra, dan PDI-P.

Badan Penganggaran bertugas dalam merencanakan program, kegiatan, dan anggaran MPR serta mengevaluasi pelaksanaan anggaran.

"Itulah keputusan yang kita ambil pada hari ini," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com