Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Kesenjangan Ekonomi Paling Besar Ada di Jakarta

Kompas.com - 09/10/2019, 15:32 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, kesenjangan ekonomi di Indonesia masih sangat nyata sehingga harus diseimbangkan.

Hal itu, kata Kalla, bahkan dapat dilihat langsung di Jakarta selaku ibu kota negara.

"Kalau kita lihat perumahan paling mewah ada di Jakarta, tapi rumah yang paling kumuh juga ada di Jakarta," kata Kalla dalam acara laporan akhir Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

"Berarti terjadi kesenjangan besar yang harus diatasi dengan memberikan pendapatan yang lebih banyak kepada yang di bawah," katanya.

Baca juga: BPN: Kesenjangan Sosial Hanya Bisa Dikurangi Jika Pemerintahnya Punya Uang

Kesenjangan itu bisa diukur secara teoretis dalam rasio gini dan bisa dilihat sendiri dalam pandangan mata. 

Kalla mengatakan hal tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat menengah ke bawah serta mengurangi pengeluarannya.

Kalla mengatakan subsidi iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dibayarkan pemerintah merupakan bentuk pengurangan pengeluaran masyarakat miskin oleh pemerintah.

Baca juga: Sri Mulyani: Human Capital, Kunci Utama Perangi Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial

Sementara itu, pemerintah juga terus mengupayakan masuknya investasi agar masyarakat bisa mendapat pekerjaan yang layak dengan gaji sesuai upah minimum regional (UMR).

Kalla mengatakan jika upaya pemerintah menekan pengeluaran serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin terus berjalan beriringan, ia meyakini kesenjangan sosial di Indonesia akan berkurang.

"Jadi di mana titik pengeluarannya itu kita bisa stabilkan, kemudian pendapatannya dan produktivitasnya kita naikkan," ujar Kalla.

Kompas TV Ketimpangan pendapatan individu dengan individu lainnya kian melebar. Hal itulah yang menyebabkan kesenjangan sosial. Namun ada tips khusus untuk mengatasi hal tersebut. Simak dalam dialog Smart Business Talk di Sapa Indonesia berikut ini. #Pendapatan #TipsMotivasi #PendapatanIndividu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com