JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, kesenjangan ekonomi di Indonesia masih sangat nyata sehingga harus diseimbangkan.
Hal itu, kata Kalla, bahkan dapat dilihat langsung di Jakarta selaku ibu kota negara.
"Kalau kita lihat perumahan paling mewah ada di Jakarta, tapi rumah yang paling kumuh juga ada di Jakarta," kata Kalla dalam acara laporan akhir Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/10/2019).
"Berarti terjadi kesenjangan besar yang harus diatasi dengan memberikan pendapatan yang lebih banyak kepada yang di bawah," katanya.
Baca juga: BPN: Kesenjangan Sosial Hanya Bisa Dikurangi Jika Pemerintahnya Punya Uang
Kesenjangan itu bisa diukur secara teoretis dalam rasio gini dan bisa dilihat sendiri dalam pandangan mata.
Kalla mengatakan hal tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat menengah ke bawah serta mengurangi pengeluarannya.
Kalla mengatakan subsidi iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dibayarkan pemerintah merupakan bentuk pengurangan pengeluaran masyarakat miskin oleh pemerintah.
Baca juga: Sri Mulyani: Human Capital, Kunci Utama Perangi Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial
Sementara itu, pemerintah juga terus mengupayakan masuknya investasi agar masyarakat bisa mendapat pekerjaan yang layak dengan gaji sesuai upah minimum regional (UMR).
Kalla mengatakan jika upaya pemerintah menekan pengeluaran serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin terus berjalan beriringan, ia meyakini kesenjangan sosial di Indonesia akan berkurang.
"Jadi di mana titik pengeluarannya itu kita bisa stabilkan, kemudian pendapatannya dan produktivitasnya kita naikkan," ujar Kalla.