Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arogansi Polisi Dinilai Bisa Turunkan Kepercayaan Publik pada Polri

Kompas.com - 09/10/2019, 08:59 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai, arogansi polisi dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan bahwa ketidakpercayaan masyarakat pada polisi tersebut dapat berujung pada perlawanan yang menimbulkan pelanggaran hukum.

"Efeknya bisa muncul adalah ketidakpercayaan masyarakat pada polisi, akan berdampak pada ketidaktaatan pada hukum," kata Bambang ketika dihubungi Kompas.com, Senin (7/10/2019).

Baca juga: Kapolres Bogor Minta Maaf Anggotanya Tendang Pengemudi Ojol

"Pembangkangan pada hukum bila dibiarkan dalam tahap yang ekstrem juga akan memunculkan perlawanan," sambung dia.

Bambang memandang, saat ini Polri cenderung arogan dalam pendekatan ke masyarakat kecil.

Salah satu kejadian baru-baru ini yang viral adalah insiden penendangan salah satu pengemudi ojek online (ojol) saat pengamanan rangkaian Presiden Joko Widodo di Tugu Kujang, Kota Bogor.

Selain itu, contoh lainnya yaitu sejumlah kasus kekerasan yang terjadi kepada masyarakat maupun wartawan, saat pengamanan demo mahasiswa beberapa pekan lalu.

Bambang pun berpendapat bahwa kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian harus diperbaiki dan terus dipelihara.

"Ini makanya kepercayaan pada polisi harus dibangun terus-menerus. Tanpa ada partisipasi masyarakat, tugas-tugas kepolisian akan makin berat dan susah dilakukan," tutur Bambang.

Selain itu, ia berpendapat aparat perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan.

Bambang juga menilai bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia perlu direvisi terkait aspek pengawasan institusi tersebut.

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra mengatakan, Polri telah melakukan sejumlah upaya untuk mendidik personelnya agar disiplin dalam bertugas.

"Sebenarnya kita sudah melakukan upaya-upaya untuk mendidik dan melatih personel kita," ungkap Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Asep Adi Saputra di Hotel Amaroossa Cosmo, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019).

Baca juga: Polisi Dinilai Cenderung Arogan dalam Pendekatan ke Masyarakat

"Bagaimana secara teknis melakukan unras yang benar, karena ada SOP (standar operasional prosedur), ada perkap (Peraturan Kapolri) dan kemudian wawasan, pengetahuan juga diberikan, dan setelah kegiatan kita evaluasi," sambung dia.

Setelah itu, Asep mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan jika muncul dugaan arogansi tersebut.

"Kalau tadi ada dugaan-dugaan arogansi kekerasan kita akan melakukan tindakan secara proporsional, kita periksa dan sebagainya," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com