Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Kecewa Kader Gerindra Tak Duduki Kursi Ketua MPR RI

Kompas.com - 07/10/2019, 17:57 WIB
Kristian Erdianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan kecewa karena kader partainya tidak mendapatkan posisi Ketua MPR RI periode 2019-2024.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani ketika dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

"(Prabowo) agak kecewa. Karena katanya kita mau reunifikasi, katanya kita mau rekonsiliasi tapi kita (Gerindra) minta hanya sekadar Ketua MPR, enggak ada yang setuju. Kira-kira begitu," ujar Muzani.

Diketahui, Muzani adalah kader Gerindra yang sempat didorong untuk menduduki kursi Ketua MPR RI.

Baca juga: PDI-P Sebut Komposisi Ketua MPR dan DPR Bukti Solidnya Partai Pengusung Jokowi

Lantas, bagaimana bisa Prabowo akhirnya mengalah dan menginstruksikan fraksinya di parlemen agar mengalihkan dukungan ke Bambang Soesatyo?

Muzani menjelaskan, keputusan Prabowo itu diambil setelah melirik sikap beberapa partai politik, khususnya yang mendukungnya ketika Pilpres 2019, yaitu Demokrat, PAN dan PKS.

Ketiga partai politik itu diketahui juga mendukung Bamsoet duduk di kursi pimpinan MPR RI.

"Pak Prabowo cek situasi dan kondisi fraksi-fraksi di MPR, termasuk fraksi-fraksi yang dulu pernah dukung beliau sebagai calon presiden dan kami laporkan hasil pembicaraan rapat fraksi MPR ya. Akhirnya beliau ambil kesimpulan, sudah kita jangan meneruskan," tutur Muzani.

Baca juga: Mengapa Jabatan Ketua MPR Jadi Rebutan?

Selain itu, mantan Komandan Jenderal Kopassus itu juga berkomunikasi intensif dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait dinamika perebutan kursi Ketua MPR RI.

"Jadi Pak Prabowo berkomunikasi juga dengan Bu Mega tentang beberapa hal yang kita minta. Tapi kemudian Bu Mega menyampaikan beberapa pemikiran," kata Muzani.

Saat ditanya apakah ada hal yang dinegosiasikan di antara Prabowo dengan Megawati terkait dengan keputusan Gerindra tidak jadi mendorong Muzani sebagai Ketua MPR RI, Muzani sendiri mengaku, tak mengetahui pasti.

Diberitakan, Fraksi Partai Gerindra akhirnya mengalah dalam perebutan kursi Ketua MPR RI periode 2019-2024.

Pada Rapat Paripurna penetapan dan pelantikan Ketua MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019) malam, Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Ahmad Riza Patria menyampaikan bahwa fraksinya akhirnya mendukung Bambang Soesatyo untuk menduduki kursi tersebut.

Baca juga: Beragam Kepentingan Parpol dan DPD di Balik Pemilihan Ketua MPR...

Riza mengungkapkan, keputusan itu didasarkan atas konsultasi dengan Ketua Umum partainya Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Kami mengedepankan musyawarah-mufakat dan hasil konsultasi Bapak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI, maka Bapak Prabowo dan Ibu Megawati bersepakat, untuk kepentingan yang lebih besar, kami bersepakat untuk terus menjaga lembaga MPR ini dalam forum-forum musyawarah, dalam memutuskan berbagai kebijakan penting dalam membangun bangsa dan negara," ujar Riza.

"Kami Fraksi Partai Gerindra sepakat dan setuju mengusung Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024. Terima kasih," lanjut dia. 

 

Kompas TV Unjuk rasa yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia merupakan puncak keresahan Mahasiswa. Aksi dipicu karena Pemerintah dan anggota DPR tergesa gesa dalam membahas RUU, salah satunya Revisi UU KPK. KPK selama ini dianggap sebagai lembaga yang punya tingkat kepercayaan paling tinggi di negeri ini. Menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI), KPK meraih tingkat kepercayaan tertinggi sebesar 84%. Aksi yang dilakukan Mahasiswa tersebut dikatakan disusupi. Muncul sebuah selebaran di media sosial dengan timeline alias jadwal hingga pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Sejumlah agenda politik terdengar dan menggema di media sosial, begitu masif disebarkan. Termasuk penggagalan pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang, dengan tagar Turunkan Jokowi yang menjadi tujuan, Nyatakah aksi ini? Simak selengkapnya di Aiman episode 233 Unjuk Rasa dan Penggagalan Pelantikan Presiden bagian empat berikut ini. #AIMAN #DemoMahasiswa #GejayanMemanggil
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com