Demokrasi yang Kesepian

Lihat Foto

Suasana pelantikan Pimpinan MPR periode 2019-2024 di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Sidang Paripurna tersebut menetapkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR periode 2019-2024 dengan Wakil Ketua, Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra, Lestari Moerdijat dari Fraksi Partai Nasdem, Jazilul Fawaid dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syarief Hasan dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Hidayat Nur Wahid dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fadel Muhammad dari Kelompok DPD di MPR.(ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

Anda bisa menjadi kolumnis !

Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Daftar di sini Kirim artikel

Editor Amir Sodikin

POLITIKUS Partai Golkar, Bambang Soesatyo, terpilih dengan suara bulat oleh sepuluh fraksi di parlemen untuk menduduki jabatan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024 dalam rapat paripurna MPR, Kamis 3 Oktober 2019 malam.

Dukungan untuk Bambang Soesatyo juga datang dari Partai Gerindra yang semula diberitakan hendak mengusung seorang kadernya menduduki jabatan puncak di MPR itu.

Tiga hari sebelumnya, Selasa 1 Oktober 2019, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani Nakshatra Kusyala, resmi menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024.

Puan dicalonkan oleh PDIP sebagai pemenang Pemilu 2019 sekaligus mayoritas pemegang kursi di parlemen.

Terakhir, senator dari Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti, juga meraih suara terbanyak anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk menduduki jabatan Ketua DPD RI periode 2019-2024.

Apa yang bisa kita baca dari tiga jabatan puncak di Senayan ini? Mereka adalah trio petinggi dari satu kubu belaka: koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo, presiden yang kader partai PDI Perjuangan.

Jabatan-jabatan terpenting di Senayan ini adalah gambaran puncak dari peta kekuatan di parlemen saat ini di mana mayoritas pemilik kursi-kursi DPR adalah partai pendukung pemerintah.

Sementara figur Ketua DPD, La Nyalla, kita tahu telah mendeklarasikan secara pribadi dukungannya kepada Presiden Jokowi.

Dari 575 kursi di DPR, koalisi partai pendukung Jokowi di pemilihan presiden lalu -- yang terdiri dari PDIP, Golkar, NasDem, PKB, dan PPP -- memiliki 349 kursi atau 60 persen. Sementara gabungan kursi empat partai lainnya hanya berjumlah 226 kursi atau 40 persen kursi DPR.

Melihat peta sebaran kekuasaan di eksekutif dan legislatif ini, yang terlihat adalah suasana politik yang begitu nyaman, tenteram, dan damai.

Tapi di balik ketenteraman itu sebenarnya terdapat ancaman yang nyata: kekuasaan tanpa penyeimbang yang memadai karena posisi partai oposisi kurang memadai. Pendulum kekuasaan berayun tidak di garis yang sama panjang.

Demokrasi di Indonesia terancam kesepian.

Dalam demokrasi, oposisi dibutuhkan untuk menyoal apa yang dilakukan oleh pemerintah: motif, tujuan, cara dan mekanisme pencapaian tujuan serta progres dari rencana tersebut.

Peranan oposisi di parlemen adalah menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Ini yang acapkali kita sebut check and balances.

Dengan peta kekuatan di parlemen kita di atas, mudah dinujum, pemerintah akan berlenggang kangkung dalam menjalankan program-progrmanya, karena kekuatan yang merewelinya kelak, sangat lemah.