Romli: Pimpinan KPK Sekarang Tidak Memahami Filosofi...

Kompas.com - 04/10/2019, 20:40 WIB

Deti Mega Purnamasari,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Deti Mega Purnamasari

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Lihat Foto

Pakar hukum pidana dari Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita dalam sidang praperadilan Ketua DPR RI Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2017).(KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita mengatakan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tidak memahami filosofi terbentuknya KPK.

Hal tersebut disampaikan Romli dalam diskusi bertajuk "Sikap Pemerintah Terhadap UU KPK" di kawasan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2019).

Awalnya, Romli menceritakan tentang asal-usul dibentuknya KPK.

Dia mengatakan, sejak era orde baru, korupsi yang luar biasa terjadi dan tidak terkontrol lagi.

Oleh karena itu, disahkanlah UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) demi mencegah korupsi.

Kemudian melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), maka terbentuklah KPKPN yang menjadi cikal-bakal terbentuknya KPK yang dituangkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2002.

"Tapi UU itu (UU 28/1999) untuk mencegah. Sekarang, KPK tidak mampu seimbangkan pencegahan dan penindakan. Saya kira juga pimpinan KPK sekarang pun tidak memahami filosofinya bahwa UU KPK itu intinya pemberantasan korupsi," kata dia.

Dia mengatakan, jika dilihat lebih dalam, KPK bukan semata-mata lembaga penghukum pelaku korupsi.

Sembari menghukum, kata dia, uang negara hasil pelaku korupsi itu pun harus dikembalikan ke negara.

"Yang terjadi sekarang kan, ada ketimpangan antara yang memenjarakan lebih dari 100 (orang), sementara kembalikan uang negara itu kurang dari semestinya," kata dia.

Alhasil, kata dia, proyek yang terjadi pun jadi mangkrak sehingga KPK dianggap keluar dari jalur strategi pencegahan.

"Jadi tahun 2013 laporan BPK, KPK berhasil mencegah potensi korupsi di hulu sektor non migas sebanyak Rp 200 triliun. Kenapa tidak ada di 2014, 2015 dan selanjutnya? Sebaliknya yang dilakukan adalah ngintip," kata dia.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah dan DPR masih bersikap baik karena tidak membubarkan KPK saat ini.

Dengan demikian, dia menilai bahwa revisi UU KPK merupakan salah satu solusi maksimal perbaiki KPK

"Makanya saya sepakat. Daripada KPK dibubarkan mending UU KPK direvisi," ucap dia.

Kompas TV Sebanyak 711 anggota DPR dan DPD dilantik pada Selasa 1 Oktober 2019. Aksi mereka tentu saja disorot masyarakat. Berbagai tingkah wakil rakyat baru ini pun menjadi sorotan publik. Pertama, foto anggota DPR Fraksi Nasdem Ahmad Fadil Muzakki atau Lora Fadil yang tengah tertidur di acara pelantikan DPR viral di media sosial. Kedua, para wakil rakyat baru ini berebutan selfie bareng dengan Presiden Jokowi. Bukan hanya dengan Jokowi, pelantikan anggota DPR dan DPD waktu itu dihiasi dengan aksi sulfide dari para penyambung lidah rakyat. Tak hanya itu, yang paling disorot publik adalah soal kehadiran pada hari pertama masa jabatan DPR RI periode 2019-2024, dari total 575 anggota DPR RI hanya sejumah 285 orang yang hadir pada sidang paripurna beragenda pelantikan pimpinan DPR pada Selasa 1 Oktober 2019 malam. Begitu pula pada sidang paripurna MPR yang digelar Rabu, 2 Oktober 2019 dari 711 anggota DPR dan anggota DPD, sebanyak 355 orang tak hadir. #tingkahwakilrakyat #dpr #mpr

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.