Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Anggota Perempuan Capai 20,5 Persen, DPR akan Perjuangkan Isu Gender

Kompas.com - 04/10/2019, 18:19 WIB
Alek Kurniawan

Penulis

 

KOMPAS.com – Anggota DPR RI Periode 2019-2024 terpilih Puteri Anneta Komarudin mengatakan saat ini keterwakilan Anggota DPR RI perempuan di periode 2019-2024 mencapai sebesar 20,5 persen.

Persentase tersebut bila dijumlahkan Anggota Parlemen perempuan sekitar 118 Anggota Dewan dari total 575 Anggota terpilih.

“Dengan jumlah itu, kekuatan Anggota Dewan perempuan ini nantinya bisa lebih sensitif terhadap isu-isu perempuan,” ujar Puteri usai mengikuti Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah atau Janji Anggota DPR RI, DPD RI, dan MPR RI terpilih periode 2019-2024, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Baca juga: DPR-MPR Dikuasai Koalisi Pemerintah, antara Realita dan Tantangan Politik Transaksional

Jadi, lanjutnya, ketika nanti melakukan fungsi anggaran, pihaknya bisa menempatkan anggaran-anggaran sensitif gender di agenda.

“Seperti di DPR RI hingga saat ini belum ada daycare (untuk Anggota Dewan). Padahal, kita tahu banyak seusia dengan saya yang nantinya akan mempunyai anak. Tidak mungkin kita meninggalkan tugas sebagai ibu ketika menjabat sebagai Anggota DPR RI,” ujar Puteri.

Untuk itu, sambung politisi Partai Golkar itu, anggaran untuk daycare di DPR RI ke depannya perlu didorong bersama, selain agenda berkaitan isu perempuan lainnya.

Puteri berharap, ia bersama anggota dewan perempuan lainnya terus bekerja keras bersama untuk memperjuangkan isu-isu perempuan.

“Mengingat masih banyak isu-isu perempuan yang harus dijaga dan perjuangkan. Jadi, mohon doa dan dukungan dari teman-teman sehingga kami dapat bersama-sama meningkatkan kinerja Parlemen,” tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com