Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR-MPR Dikuasai Koalisi Pemerintah, antara Realita dan Tantangan Politik Transaksional

Kompas.com - 04/10/2019, 18:02 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai bahwa petinggi DPR dan MPR terpilih yang berasal dari partai politik pendukung pemerintah merupakan realita yang menjadi bagian dari keberhasilan pemilu serentak.

Seperti diketahui, Ketua DPR 2019-2024 dijabat oleh politisi PDI Perjuangan, Puan Maharani. Sementara, politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, diputuskan menjabat sebagai Ketua MPR 2019-2024.

"Soal pimpinan MPR dan DPR yang didominasi politisi dari parpol pendukung pemerintah, saya kira ini bagian dari misi pemilu serentak," kata Lucius ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (4/10/2019).

"Pemilu serentak memang menghendaki kehadiran mayoritas pendukung pemerintah di parlemen agar pemerintahan presidensial bisa berjalan stabil," ujar dia.

Baca juga: Ini Rincian Gaji dan Tunjangan Anggota DPR

Dengan begitu, Lucius berpandangan bahwa seharusnya kinerja pimpinan DPR juga ikut meningkat.

Sebab, legislatif dan pemerintah akan mudah bekerja sama saat membuat undang-undang.

"Tentu saja kehadiran pimpinan yang didominasi pendukung pemerintah akan berkontribusi pada peningkatan kinerja, karena mestinya tak ada kendala politis yang ditakutkan untuk melahirkan kebijakan baru," tuturnya.

Kendati demikian, bukan berarti DPR dan MPR periode ini tak memiliki tantangan.

Lucius mengatakan bahwa tantangannya adalah bagaimana kebijakan yang dihasilkan berpihak kepada rakyat dan adanya partisipasi dari masyarakat.

Baca juga: Puan dan Anggota Baru DPR Punya 3 Masalah Dasar yang Perlu Dibenahi

Dia berpandangan, apabila oposisi juga dengan mudah dibeli atau terjadinya politik transaksional, hal itu akan meningkatkan potensi kesewenang-wenangan atau otoriter.

"Merasa tak ada kekuatan politik oposisi yang bisa menghambat keinginan koalisi pemerintah, itu akan makin memudahkan kesewenangan muncul," ucap Lucius.

Puan Maharani ditetapkan sebagai Ketua DPR periode 2019-2024 dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Dengan demikian, Puan menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR.

Baca juga: Bagaimana Parlemen 5 Tahun ke Depan di Bawah Puan Maharani, La Nyalla, dan Bambang Soesatyo?

Dalam rapat paripurna, Puan dilantik menjadi ketua DPR bersama empat Wakil Ketua DPR, yaitu Aziz Syamsuddin dari Fraksi Golkar, Rachmat Gobel dari Fraksi Nasdem, Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Gerindra, dan Muhaimin Iskandar dari Fraksi PKB.

Sementara itu, 10 Pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 resmi dilantik pada Kamis (3/10/2019) malam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Halaman:

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com