Sekjen Nasdem: Dukungan Kami ke Bambang Soesatyo Bukan Cek Kosong

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem telah menyatakan dukungannya untuk Bambang Soesatyo duduk di kursi Ketua MPR periode 2019-2024.

Namun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nasdem Johnny G Plate mengatakan, dukungan Nasdem bukan tanpa syarat.

"Kami semuanya menyampaikan bahwa dukungan itu bukan cek kosong," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Baca juga: Surya Paloh Tegaskan Nasdem Dukung Bamsoet Jadi Ketua MPR

Hal mendasar yang diminta Nasdem kepada Bambang yaitu pembangunan manajemen dan tata kelola MPR yang lebih baik.

Selain itu, gagasan untuk menyempurnakan UUD 1945 melalui amendemen pun harus dipertimbangkan.

Termasuk, menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amendemen UUD.

"Termasuk di dalamnya bursa gagasan untuk menyempurnakan atau melengkapi UUD tadi ada GBHN," ujar Johnny.

Baca juga: Dukungan Bersyarat PDI-P untuk Bambang Soesatyo sebagai Calon Ketua MPR

Tidak hanya itu, Nasdem juga memberi syarat kepada Bambang untuk memikirkan ulang keserentakan pemilu.

Sebab, Pemilu 2019 yang diselenggarakan secara serentak kemarin menimbulkan beberapa dampak yang pelaksanaannya harus dipikirkan ulang.

Nasdem menilai, keserentakan pemilu harus didiskusikan kembali dengan pakar tata negara atau bahkan melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan uji materi.

"Nah itu yang akan dibicarakan. Tapi untuk mengatur kembali kehidupan perpolitikan yang lebih baik itulah pasti bursa gagasan yang disampaikan ke pimpinan MPR dan Ketua MPR yang baru untuk dilakukan dalam lima tahun ke depan," kata Johnny.

Baca juga: Meski Ajukan Kadernya, PPP Tetap Dukung Bambang Soesatyo Jadi Ketua MPR

Menurut rencana, seluruh anggota DPR dan DPD akan menggelar sidang paripurna untuk memilih pimpinan MPR pada Kamis (3/9/2019).

Berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, dan DPD yang baru direvisi, pimpinan MPR berjumlah 10 orang. Jumlah itu terdiri dari perwakilan 9 fraksi dan satu unsur DPD.

Artinya, setiap fraksi akan mendapat jatah kursi pimpinan. Setiap fraksi akan menyerahkan nama anggotanya yang akan diusulkan menjadi pimpinan MPR. Setelah itu akan dipilih satu orang menjadi ketua MPR.