ICW Sebut Terpilihnya La Nyalla Bukti Adanya Politik Transaksional

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch menilai terpilihnya La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2019-2024 merupakan bukti bentuk adanya politik transaksional.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan, transaksi politik itu berlangsung antaranggota DPD, salah satunya dengan adanya pembagian wilayah untuk masing-masing pimpinan.

Baca juga: Kontroversi La Nyalla Mattalitti, Ketua DPD yang Pernah Jadi Tersangka Korupsi...

"Kalau di DPR itu transaksinya di internal partai, di DPD transaksi di antar anggota DPD itu sendiri. Alasan pemecahan menjadi wilayah tengah, barat, dan timur itu cara untuk memecah suara kelompok-kelompok yang potensial menjadi ketua atau pimpinan dari DPD," kata Donal di kawasan Cikini, Rabu (2/10/2019).

Menurut Donal, politik transaksi itu tidak berarti bahwa terdapat politik uang melainkan dapat berbentuk pembagi-bagian jabatan salah satunya untuk kursi Wakil Ketua MPR dari perwakilan DP

Donal melanjutkan, terpilihnya La Nyalla sebagai Ketua DPD dapat menimbulkan keriuhan baru. Hal itu didasarkan pada sejumlah pernyataan yang dilontarkan La Nyalla terkait penyamarataan DPD dengan DPR.

"Permintaan-permintaan fasilitas lenyetaraan fasilitas dengan senior tuanya DPR RI itu menjadi sinyal. Minta rumah, minta jabatan, menurut saya ini akan menimbulkan polemik-polemik," ujar Donal.

Oleh karena itu, Donal mengingatkan La Nyalla bersama anggota DPD lainnya berkaca dari kasus mantan Ketua DPD Irman Gusman yang tersandung kasus korupsi.

Baca juga: Jadi Ketua DPD, Ini 5 Hal yang Dijanjikan La Nyalla Mattalitti

"Dengan kewebangan yang ada mestinya mereka lebih hati-hatj jangan sampai penyalahgunaan wewenang yang berrjung pada tindak pidana korupsi," kata Donal.

Diberitakan sebelumnya, La Nyalla Mattalitti terpilih menjadi Ketua DPD 2019-2024 melalui mekanisme voting dalam sidang paripurna DPD, Selasa (1/10/2019) malam.

Terpilihnya La Nyalla menimbulkan kontroversi, salah satunya lantaran mantan Ketua PSSI itu sempat menjadi tersangka kasus kasus dugaan korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tahun 2011 hingga 2014 sebelum akhirnya divonis bebas.