Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Diingatkan untuk Libatkan Publik Membangun Sistem E-Rekapitulasi

Kompas.com - 02/10/2019, 14:52 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, proses membangun sistem e-rekapitulasi harus lah transparan.

E-rekapitulasi rencananya akan digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilkada 2020.

"Harus dipastikan betul selain sistem siap, sumber daya manusia siap, tapi keyakinan publik bahwa ini (sistem e-rekapitulasi) akan beres harus ada. Itu bisa dibangun sejak awal dengan proses terbuka dan partisipatif," ujar Hadar usai Focus Group Discussion (FGD) bertajuk penerapan e-rekapitulasi di negara lain, di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

Baca juga: Rencana Terapkan E-Rekapitulasi, KPU RI Dapat Masukan dari KPU Filipina

Dia mengatakan, keterlibatan publik demi transparansi dalam proses pembangunan sistem tersebut diperlukan agar kepercayaan masyarakat terbangun.

Dia menilai, sepanjang peraturan sudah betul-betul siap dan penyelenggara mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan sistem tersebut, maka masyarakat pun akan percaya bahwa sistem yang digunakan betul-betul akurat dalam penghitungannya.

"Kuncinya dalam persiapan ini, harus betul-betul persiapan yang sifatnya terbuka atau transparan sejak poin awal hingga akhir dan partisipatif.  Sebab kalau sudah jadi baru dikasih tahu, nanti orang tidak tahu bagaimana membangunnya," kata dia.

Mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay saat ditemui di acara FGD KPU tentang E-Rekapitulasi di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay saat ditemui di acara FGD KPU tentang E-Rekapitulasi di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

Baca juga: KPU: Maret, Keputusan E-Rekapitulasi Dipakai atau Tidak di Pilkada 2020

Dia mencontohkan, Filipina saat membangun sistem elektronik dalam proses pemungutan suara mereka, melakukannya secara terbuka.

Mereka juga melakukan percobaan dan evaluasi berulangkali.

Selain itu, teknologi yang akan digunakan nanti juga sangat penting agar sistem yang dibangun bisa diandalkan dan bekerja dengan cepat dan akurat.

"Teknologi dan infrastrukturnya, elemen-elemen penunjang seperti jaringan, server, dan lainnya itu betul-betul harus bisa menampung. Keamanan sistemnya juga penting. Itu juga harus dipastikan," kata dia.

Baca juga: E-Rekapitulasi Pilkada 2020 Belum Tentu Diterapkan di Seluruh Daerah

KPU RI sendiri berencana menerapkan e-rekapitulasi untuk menghitung hasil pemungutan suara berdasarkan sistem elektronik, dimulai dari Pemilu 2020 mendatang.

Ketua KPU Arief Budiman menargetkan, tahun 2019 ini seluruh persiapan, kajian, dan sebagainya bisa rampung dilaksanakan.

"Sehingga targetnya, Februari/Maret 2020 kita harus sudah simpulkan, e-rekapitualsi diimplementasikan atau tidak," ucap dia.

Kompas TV Putra sulung presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan ketua DPC PDIP Solo yang juga Walikota Solo Fx Hadi Rudyatmo Rabu (18/9/2019) siang lalu menurut Wakil Wali Kota Solo Jawa Tengah Achmad Purnomo sebagai pertemuan biasa.<br /> <br /> Menurutnya tidak ada yang perlu dibesarkan dari pertemuan keduanya. Wakil wali kota menilai semua orang berhak maju dalam pilkada Solo termasuk Gibran . Sementara itu pengamat politik dari fakultas ilmu sosial dan ilmpu politik Universitas Sebelas Maret Sri Hastjarjo mengatakan pertemuan antara keduanya bisa diartikan sebagai isyarat pencalonan dirinya dalam pilkada 2020 mendatang. Atau bahkan Test The Water atau menguji sejauh mana publik menanggapi hal ini. Sebelumnya ketua DPC PDIP Solo Jawa Tengah Fx Hadi Rudyatmo juga tak menampik jika ada pembicaraan terkait pilkada. Nama Gibran sempat masuk dalam survei laboratorium kebijakan publik Universitas Slamet Riyadi Surakarta sebagai calon Kuat Walikota Solo.<br /> <br /> Berdasarkan tingkat elektabilitas Gibran mendapatkan 13% suara. Jumlah ini masih di bawah elektabilitas wakil walikota Solo Achmad Purnomo. #Jokowi #Pilkada #Gibran
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com