Perjalanan Politik Pengusaha Rachmat Gobel, dari Menteri hingga Pimpinan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Rachmat Gobel tak asing dalam dunia politik di Indonesia, meskipun dia memulai kariernya sebagai pengusaha.

Selain dikenal sebagai pengusaha sukses, penerus tahta Panasonic Gobel Group, Rachmat Gobel, memang memiliki karier politik yang cukup moncer.

Hingga akhirnya politisi Partai Nasdem ini ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR periode 2019-2024 dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Gobel dipastikan melenggang ke Senayan setelah memperoleh 146.067 suara dari total 721.032 suara di Provinsi Gorontalo pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Baca juga: Puan, Aziz, Dasco, Cak Imin, dan Gobel Resmi Pimpin DPR

Sebelum menjadi kader Partai Nasdem, Gobel lebih dulu menduduki jabatan Menteri Perdagangan kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ia ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai menteri dari kalangan non-parpol pada 27 Oktober 2014. Namun, jabatan itu hanya bertahan selama 10 bulan sebelum posisinya digantikan oleh Thomas Lembong.

Tercatat, Gobel baru bergabung dengan Partai Nasdem pada 2016 lalu. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menunjuk Gobel sebagai Anggota Dewan Pertimbangan.

Meskipun terhitung belum terlalu lama menjadi kader, Partai Nasdem mengajukan Gobel sebagai Wakil Ketua DPR periode 2019-2024.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, alasan partainya memilih Rachmat Gobel berdasarkan pada ketokohan yang dapat membantu tugas-tugas di DPR.

Baca juga: Mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel Lolos ke Senayan

Selain itu, kata Johnny, pemilihan Gobel bertujuan untuk "rebranding politik" sehingga partainya memilih kader-kader yang memadai, berkompetensi dan berintegritas.

"Melihat tokoh-tokoh yang bisa membantu DPR RI rebranding politik, dalam rangka rebranding karenanya membutuhkan tokoh yang mempunyai kompetensi yang memadai tokoh yang integritasnya terjaga dengan baik," ujar Johnny.

Seperti diketahui, berdasarkan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 pimpinan DPR terdiri dari lima yaitu satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang berasal dari partai politik dengan perolehan kursi terbanyak di DPR.

Adapun lima partai politik yang memiliki kursi terbanyak adalah PDI-P, Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PKB.