Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Bangun Ruang Kerja dan Rumah Dinas Baru, Anggarannya Rp 5 Miliar

Kompas.com - 30/09/2019, 21:18 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI akan mengeluarkan anggaran lebih untuk pembangunan ruang kerja bagi anggota DPR RI periode 2019-2024.

Sebab, jumlah wakil rakyat di Senayan periode mendatang lebih banyak dibandingkan periode 2014-2019.

"Untuk ruangan kerja (baru), sekitar Rp 5 Miliar. Itu dari anggaran rutin kok," ujar Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Baca juga: Fahri Hamzah: Uang Pensiun DPR Lebih Kecil dari Penghasilan Istri Saya

Selain ruang kerja, penambahan anggaran juga diperuntukkan bagi pembangunan rumah dinas. Sesuai rencana, jumlah rumah dinas yang akan dibangun, yakni 11 unit.

Namun, ia mengaku, lupa berapa persisnya anggaran untuk pembangunan rumah dinas baru.

"Saya yang rumah (jumlah pengeluaran anggaran) agak lupa ya. Kalau enggak salah keseluruhannya, berapa ya, rata-rata sekitar Rp 1 miliar, Rp 1,2 miliar," ujar Indra.

"Kita bikinin tambahan 11 rumah karena yang empat rumah itu adalah rumah-rumah pimpinan yang disediakan oleh Setneg," lanjut dia.

Baca juga: Mulan Jameela Mengaku Siap Ditempatkan di Komisi Mana Saja

Seperti diketahui, total jumlah anggota DPR RI Periode 2019-2024 sebanyak 575 anggota. Jumlah ini bertambah dari periode 2014-2019 yaitu sebanyak 560.

Adapun wakil rakyat yang baru akan dilantik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (1/10/2019).

Acara pelantikan dijadwalkan turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

 

Kompas TV Bentrok polisi dengan demonstran di flyover Slipi, Jakarta Barat mulai mereda, Senin (30/9/2019). Pantauan Kompas.com pukul 18.40 WIB, demonstran tampak dipukul mundur aparat kepolisian dari flyover Slipi. Polisi menembakkan gas air mata ke arah massa, Mereka pun berlarian ke kawasan Pejompongan. Mereka berhamburan menuju rumah-rumah warga. Beberapa di antara massa ada yang masih melawan. Polisi memukul mundur massa yang berada di Jalan Pejompongan Raya, Jakarta. Kendaraan taktis barracuda turut dikerahkan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com